Jaringan Survei Independent (JSI) merilis hasil survei terbaru terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua 2025. Hasil survei menunjukkan partisipasi pemilih yang cukup tinggi, disertai persaingan ketat antara dua pasangan calon: Paslon 01 Benhur Tomi Mano–Constant Karma dan Paslon 02 Matius Fakhiri–Aryoko Alberto.
Dalam simulasi elektabilitas, Paslon Matius–Aryoko unggul tipis atas pesaingnya. Mereka meraih dukungan sebesar 49,5%, sementara Paslon Benhur–Constant memperoleh 44,6%. Adapun 5,9% responden belum menentukan pilihan atau undecided.
Direktur JSI, Harry Khairul Anwar, menjelaskan survei dilakukan pada 20–29 Juni 2025 dengan melibatkan 1.589 responden di enam wilayah pelaksanaan PSU: Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Kepulauan Yapen, dan Biak Numfor. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,5% dan tingkat kepercayaan 95%.
“Sebanyak 70% responden menyatakan akan datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Sementara 30% lainnya masih ragu atau menyatakan tidak akan hadir. Ini menjadi catatan penting untuk meningkatkan sosialisasi,” ungkap Harry dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).
Terkait kemungkinan perubahan pilihan akibat politik uang, sebanyak 87% responden menyatakan pilihan mereka tetap, sedangkan 13% mengaku bisa terpengaruh.
Dari sisi persepsi publik, Paslon 01 dinilai unggul dalam pengalaman birokrasi dan pemerintahan. Namun, muncul kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan, usia wakil gubernur, serta beberapa pernyataan yang dinilai rasis dan kontroversial.
Sementara itu, Paslon 02 dinilai positif karena komitmennya terhadap masyarakat adat, penguatan ASN dari anak asli Papua, serta pemerintahan yang bersih. Meski demikian, latar belakang suku, status agama (mualaf), dan latar belakang kepolisian calon gubernur masih menjadi catatan kritis dari sebagian masyarakat.
“Survei ini dilakukan secara independen dan bertujuan memberikan gambaran objektif terkait preferensi masyarakat menjelang PSU Pilgub Papua 2025,” jelas Harry.
Hasil survei JSI ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan dan referensi publik menjelang pemungutan suara pada 6 Agustus 2025 mendatang.










