JAYAPURA, REPORTASEPAPUA , – Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura resmi menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana venue Aerosport pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin, 21 Juli 2025.
Sidang perdana ini dipimpin oleh Majelis Hakim Thobias Benggian, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Mimika dan Kejaksaan Tinggi Papua.
Dalam sidang tersebut, lima terdakwa dihadirkan, yaitu:
-
Ade Jalaludin, S.T. – Tenaga Ahli Pembantu Perencanaan
-
Dominggus R.H. Mayaut, S.T., M.Si. – Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika
-
Paulus Johanis Kurnala – Direktur Utama PT Karya Mandiri Permai
-
Ruli Koestaman, S.T., M.T. – Direktur Utama PT Mulya Cipta Perkasa
-
Suyani, S.ST., MM. – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dari kelima terdakwa, hanya Dominggus Mayaut yang mengajukan eksepsi (keberatan) melalui penasihat hukumnya, Anthon Raharusun, SH, MH. Dalam keterangannya, Anthon menjelaskan bahwa praperadilan yang sebelumnya diajukan kliennya terhadap Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Agung dinyatakan gugur karena JPU telah melimpahkan perkara ke pengadilan dan dakwaan telah dibacakan.
“Gugurnya praperadilan ini sesuai dengan Pasal 152 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Peradilan pokok telah dimulai, maka praperadilan otomatis gugur,” ujar Anthon.
Meski demikian, ia menyayangkan sikap jaksa yang dinilai terburu-buru dalam mendorong perkara ke pengadilan. Menurutnya, hal ini menghambat proses pengujian atas tindakan pendahuluan oleh kejaksaan dalam praperadilan.
“Kecepatan ini menimbulkan kekhawatiran akan kembali digunakannya ‘cara-cara lama’ dalam penegakan hukum, yang justru bisa mencoreng rasa keadilan publik,” imbuhnya.
Anthon juga menyoroti nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp31,3 miliar dari total anggaran proyek senilai Rp79 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut setara dengan hampir separuh nilai kontrak pembangunan venue Aerosport Timika.
Ia menyatakan bahwa klaim kerugian tersebut semestinya dapat diuji secara teknis di lapangan. Tim penasihat hukum bahkan mendampingi jaksa saat pemeriksaan fisik dan menyebut laporan pertanggungjawaban proyek tersebut “clear 100 persen.”
Dalam sidang, pihaknya meminta majelis hakim untuk turun langsung ke Timika guna meninjau kondisi sebenarnya di lapangan. “Langkah ini penting agar dapat dibuktikan apakah benar terjadi korupsi, atau justru ini merupakan upaya kriminalisasi terhadap klien kami,” ujar Anthon.
Ia berharap pembuktian di lapangan dapat mencegah terjadinya peradilan sesat dan memastikan keadilan ditegakkan.
Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan eksepsi dari tim penasihat hukum Dominggus Mayaut dijadwalkan berlangsung Senin pekan depan.

Pihak Kejaksaan Buka Suara
Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua, Valery Dedy Sawaki, menyatakan bahwa surat dakwaan telah dibacakan kepada seluruh terdakwa. “Salah satu terdakwa, yakni Kepala Dinas PUPR Mimika, melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi yang akan diperiksa satu minggu ke depan,” jelasnya.
Menurutnya, sidang ditunda oleh majelis hakim selama dua minggu untuk memberikan waktu terhadap proses eksepsi tersebut.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati Papua, Ricky Raymond Biere, menambahkan bahwa pelimpahan perkara dilakukan secara cepat sesuai prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
“Praperadilan adalah bagian dari proses hukum biasa. Karena beban perkara di Kejati cukup banyak, maka pelimpahan ini dilakukan agar ada kepastian hukum,” ujarnya.
Latar Belakang Kasus
Kasus ini merupakan bagian dari proyek pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) dengan nilai kontrak mencapai Rp79 miliar. Namun, proyek tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp31,3 miliar.
Kelima terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, bergantung pada peran dan keterlibatan masing-masing terdakwa.










