Kuasa Hukum Kadis PUPR Sebut Kejari Mimika Lakukan Pengawasan Untuk Kriminalisasi

- Jurnalis

Jumat, 11 Juli 2025 - 19:22 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuasa hukum kadis PUPR mimika

Kuasa hukum kadis PUPR mimika

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA – Kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan venue aerosport Mimika untuk PON XX Tahun 2021, Anthon Raharusun, melayangkan kritik tajam terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mimika karena Ia menuding eks Kajari “bersembunyi”.

Anthon menegaskan pihaknya akan melaporkan Sutrisno ke Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, di Jakarta. Ia mempertanyakan keterlibatan tim jaksa pendamping proyek yang justru berujung pada penetapan tersangka terhadap kliennya dan sejumlah pejabat lainnya.

“Pada 16 Juni 2021, saat kunjungan lapangan, Tim Pendamping dari Kejari Mimika ikut mendampingi Dinas PUPR. Tapi belakangan, justru klien kami ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan korupsi. Ke mana fungsi pencegahan kejaksaan waktu itu?” kata Anthon , Jumat (11/7/2025).

Menurutnya, pendampingan hukum semestinya berfungsi sebagai upaya preventif, bukan justru menjadi alat untuk menjerat secara pidana. Ia menilai klarifikasi yang disampaikan Sutrisno di media sebagai bentuk kepanikan pribadi.

“Kalau memang tidak ada konflik kepentingan, kenapa kemudian muncul dugaan kerugian negara hingga Rp31 miliar? Saat proses berjalan, jaksa aktif mendampingi bahkan turun langsung ke lokasi proyek,” ujarnya.

Tim kuasa hukum mengklaim memiliki dokumen surat perintah pendampingan dari Kejari Mimika yang menunjuk lima jaksa untuk mendampingi pembangunan venue aerosport senilai Rp82 miliar lebih, yang dibiayai dari dana Otsus-lanjutan.

Baca Juga :  Sentuhan Ceria Damai Cartenz: Aparat Hadir Dekat dengan Anak-Anak Bibida

“Faktanya, pendampingan itu tidak mencegah dugaan korupsi. Justru memunculkan masalah hukum. Ini bertolak belakang dengan fungsi kejaksaan dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi,” tegasnya.

Minta Jaksa Agung Turun Tangan

Anthon mendesak agar penyidik Kejaksaan Tinggi Papua memeriksa kejari serta seluruh jaksa yang terlibat dalam pendampingan proyek tersebut. Ia juga mempertanyakan apakah para jaksa tersebut memiliki mandat resmi dari Kejati atau Kejagung.

“Jangan jadikan pendampingan sebagai tameng untuk memata-matai pejabat. Lalu setelah itu digunakan sebagai dasar untuk memenjarakan,” ujarnya.

Ia menyoroti pula hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan secara fisik proyek tersebut tidak bermasalah. Namun demikian, kasus tetap dilanjutkan hingga penahanan.

“Kalau proyek memang mangkrak, silakan buktikan. Tapi kalau hanya berdasar asumsi dan tidak ada kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya, ini bukan penegakan hukum, tapi kriminalisasi dan pembunuhan karakter,” tukasnya.

Karena itu, Anthon meminta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, lebih berhati-hati dalam meminta pendampingan hukum dari kejaksaan. Ia mengklaim banyak kasus di Papua bermula dari pendampingan yang berujung kriminalisasi.

Baca Juga :  Freeport Terus Bekerja Sama dan Mendukung Pembangunan Kabupaten Mimika

“Jaksa Agung harus turun tangan langsung! Jangan sampai jaksa menjadi algojo atas nama hukum, sementara pendampingan malah berubah jadi alat pemidanaan,” pintanya.

Kadis Ajukan Praperadilan, Kejati malah Tak Hadir tapi sedang berjalan

Terkait penetapan tersangka terhadap kliennya, Tim Kuasa Hukum telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jayapura. Sidang perdana digelar jumat 11/7), namun Kejaksaan Tinggi Papua selaku termohon tidak hadir.

“Kalau yakin tindakan penyidikan sudah sesuai prosedur, hadapi saja di praperadilan. Ketidakhadiran Kejati kami nilai sebagai upaya mengulur waktu agar bisa segera melimpahkan perkara ke pengadilan,” kata Anthon.

Menurutnya, masa penahanan terhadap kliennya diperpanjang 40 hari sejak 1 Juli hingga 9 Agustus 2025. Ia menduga pelimpahan perkara ke pengadilan dipercepat karena pihaknya mengajukan praperadilan.

“Padahal, keberadaan praperadilan dalam KUHAP bertujuan melindungi hak asasi tersangka. Ini mekanisme penting untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, penahanan, dan penangkapan,” jelasnya.

Ia menegaskan, Kejaksaan Tinggi Papua seharusnya hadir untuk membuktikan bahwa proses penyidikan telah dilakukan sesuai hukum. “Mari kita uji bersama. Jangan justru menghindar,” pungkasnya.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru