JAYAPURA, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menunjukkan keberanian politik yang tidak biasa dalam menghadapi situasi pelik pasca putusan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Di tengah keraguan publik dan beban fiskal daerah yang terus menekan, Ramses justru memilih langkah tegas: mengalokasikan anggaran hampir Rp200 miliar demi memastikan pelaksanaan PSU berjalan sesuai amanat hukum.
Bagi sebagian pihak, angka Rp200 miliar mungkin terdengar sebagai “uang yang terbuang”. Namun bagi Ramses, itu adalah harga mahal yang memang harus dibayar demi menjaga integritas konstitusi dan proses demokrasi yang sah. Di saat kepercayaan publik terhadap politik tengah rapuh, Ramses berdiri di antara tuntutan efisiensi dan keharusan hukum—dan ia memilih yang kedua.
Langkah Ramses patut dicatat bukan hanya sebagai keputusan administratif, tetapi sebagai pernyataan moral: bahwa negara harus hadir, meski dengan segala konsekuensi fiskal, untuk memastikan suara rakyat tidak dicederai oleh proses yang cacat.
Pernyataannya—“Siapa pun yang terpilih, itulah yang terbaik”—adalah bentuk kepasrahan intelektual yang justru mencerminkan netralitas dan integritas seorang pejabat negara. Ia tidak bicara tentang pemenang atau kekuasaan, melainkan tentang tanggung jawab menyelesaikan persoalan secara tuntas.
Kritik tentu wajar terhadap pemborosan anggaran publik. Tapi jangan lupa, pemborosan yang sejati bukan pada biaya pelaksanaan PSU, melainkan pada sistem yang terus-menerus membiarkan konflik elektoral tak terselesaikan. Ramses tidak menciptakan persoalan ini—ia hanya mewarisinya—dan memilih untuk menyelesaikannya, bukan menghindarinya.
Dalam konteks itulah, Ramses Limbong telah menempatkan dirinya bukan sekadar sebagai pelaksana tugas, melainkan sebagai negarawan yang berpikir jauh ke depan. Biaya boleh mahal, tapi kepercayaan publik—yang coba ia pulihkan—jauh lebih berharga.










