JAKARTA, REPORTASEPAPUA – Bersama Advokat Ronal Forman SH Dari Kantor Yuliyanto& Asociates
Paslon gubernur Papua tengah o4 wandik/giay, telah diserahkan Surat resmi yang dibuat dan dikirim ke MK, terdapat satu orang yang mengajukan diri menjadi sahabat peradilan. Demikian surat yang dikirim ke MK;
Perkenankanlah, kami yang bertandatangan dibawah ini :
N a m a : FRANSS ESTEFANUS MANIAGASI
Alamat : Jalan Aru Nomor 15, RT 004 RW 003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Bersama ini hendak mengajukan diri sebagai Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) Dalam Perkara Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua Tengah yakni Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tengah dengan Nomor Register Perkara : 295/PHPU- GUB-XXIII/2025. Adapun hal-hal akan kami sampaikan sebagai berikut :
Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa perkara pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh para hakim Mahkama Konstitusi (MK) adalah membuka kotak suara untuk melakukan cek dan recek selisih perolehan suara guna mendiskualifikasi paslon yang dianggap telah mengotori hasil perolehan suara.
Kotak suara adalah wadah yang digunakan untuk memasukkan surat suara dalam pemilu atau pilkada. Kotak ini didesain untuk menjaga kerahasiaan dan keabsahan suara pemilih. Dan memudahkan proses penghitungan suara.
Ada beberapa hal yang terkait dengan kotak suara. Seperti fungsi kotak suara, pertama, mengumpulkan surat suara. Kotak suara berfungsi sebagai tempat memasukan surat suara yang telah diisi/ dicoblos oleh pemilih. Kedua, menjaga kerahasiaan suara, kotak ini dirancang untuk menjaga kerahasiaan suara pemilih, sehingga tidak ada yang dapat mengetahui pilihan pemilih. Ketiga, menghindari kecurangan. Kotak suara juga berfungsi menghindari kecurangan dalam pemilu seperti pemalsuan suara atau pengaturan suara.
Isi kotak suara, pertama, kotak suara berisi surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih. Kedua, alat coblos yang digunakan untuk memotong surat suara. Ketiga, segel, digunakan untuk penutup kotak suara dan menjaga legitimasi suara. Ke-empat, formulir Berita Acara digunakan untuk mencatat hasil penghitungan suara. Jika terjadi perselisihan perolehan suara seperti adanya indikasi pembesaran suara atau adanya “suara siluman” maka P a g e | 2
MK yang otoritatif membuka kotak suara. Tujuannya adalah untuk melakukan cek dan recek dalam rangka memvalidasi perselisihan suara pemilih.
Kewenangan MK diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) yang menyatakan bahwa MKRI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu MK juga memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ( pilkada) sebagaimana diatur dalam putusan MK Nomor 85/PUU – XX/2022. Putusan ini menyatakan bahwa kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bersifat permanen.
Mesti dicatat juga bahwa tidak ada penjelasan yang lebih spesifik mengenai pasal atau ayat yang secara langsung menegaskan kewenangan MK untuk membuka kotak suara. Namun berdasarkan kewenangan MK sebagai institusi yang mengadili perkara pilkada baik pada tingkat pertama dan permanen. Dan mengingat MK adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang – undang terhadap UUD. Memutuskan sengketa pilkada merupakan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. MK juga berwenang memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang aktual dan penting berkaitan dengan jalannya proses persidangan hasil pilkada maka MK yang otoritatif memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pilkada.
Dalam rangka itu maka MK berhak dan berwenang membuka kotak suara untuk melakukan pengecekan hasil perselisihan suara atau suara siluman. Fenomena politik ini yang banyak terjadi didaerah – daerah tertentu terutama yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat, dan lembaga pengawas pemilu.
Kasus pilkada di Provinsi Papua Tengah KPU dan Bawaslu dintimidasi, diancam dan kotak suara dibawah kabur. Bahkan ditiga kabupaten seperti di Intan Jaya, Puncak Jaya dan Paniai, diduga terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh paslon tertentu, untuk meraih kemenangan.
Himbauan penulis melalui tulisan ini agar para hakim yang memeriksa perkara pilkada di Papua Tengah sebaiknya membuka kotak suara untuk memastikan bahwa hasil perselisihan itu apakah memiliki kebenaran atau kah tidak ada penyimpangan. Jika terjadi perselisihan suara yang signifikan maka sebaiknya didiskualifikasi calon yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini untuk tegaknya keadilan, kebenaran dan kedaulatan rakyat terutama masyarakat di Provinsi Papua Tengah.










