Reportasepapua,co.id, Kota Jayapura – Direktur Utama (Dirut) PT. Air Minum (AM) Jayapura, Entis Sutisna, mengatakan pekerjaan yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua mengalami kendala dikarenakan pemalangan di area yang dilalui jalur pipa distribusi dan lokasi sumber air.
Pemalangan oleh masyarakat adat melibatkan 5 suku yang menuntut ganti rugi penggunaan lahan, di antaranya suku Hababuk, Ireuw, Afaar, Hamadi dan Dawir. Akibat pemalangan ini, pekerjaan memberikan konfirmasi perkembangan proyek pembangunan SPAM Siborgonyi,
terhenti selama beberapa minggu.
“Pembangunan SPAM Siborgonyi membutuhkan dana yang cukup besar, sementara PTAM Jayapura tidak memiliki dana internal yang cukup. Pada anggaran tahun 2024, Pemprov Papua melalui Dinas PU telah merealisasikan pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi, namun tertunda karena dalam pelaksanaan pembangunan jaringan tersebut yang dilaksanakan pada semester kedua di tahun 2024 oleh kontraktor Dinas PU Papua, mengalami kendala penghentian aktivitas pekerjaan sebagai dampak tuntutan masyarakat pemilik hak ulayat,” kata Dirut PT. AM Jayapura, Entis Sutisna, Selasa (28/1).
Proyek pekerjaan tahun anggaran 2024/2025 ini terancam batal jika tidak ada titik temu antara masyarakat adat dengan Dinas PU Papua. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di intake Siborgonyi terancam batal, dikarenakan adanya tuntutan pemilik hak ulayat yang wilayahnya dilalui jaringan pipa distribusi dan lokasi pembangunan intake.
“Hingga saat ini, pekerjaan belum bisa dilanjutkan dikarenakan belum bisa memenuhi tuntutan pemegang hak ulayat dengan nominal yang belum terpenuhi. Semoga ada titik temu antara masyarakat adat dengan Pemprov Papua. Agar bisa menemukan solusi terbaik dan segera melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kota Jayapura,” Katanya
Entis menjelaskan, sebelumnya pihaknya juga telah melakukan konsultasi dengan Penjabat Walikota Jayapura, dan saat itu yang pertama melakukan tuntutan adalah suku Hababuk.
“Kami telah melakukan rapat pada 23 dan 24 Desember 2024, namun dalam perkembangannya ada 4 suku lain yang menuntut dan klaim kepemilikan jalur pipa dan lokasi sumber air.
Entis berharap para ondoafi dan tokoh adat dapat mendukung pembangunan SPAM demi kelancaran pelayanan di masyarakat.
“Kami selaku perencana dan pemohon terhadap proyek intake Siborgonyi juga khawatir atas pemalangan tersebut, jangan sampai berdampak pada pembatalan dan pengalihan pekerjaan fisik oleh Dinas Pekerjaan Umum ke daerah lain,” katanya.
Lanjut Entis, PTAM Jayapura untuk 5 tahun ke depan akan sulit mengoptimalkan pelayanan, jika Intake Siborgonyi ini tidak mampu direalisasikan.
“karena dari 23 intake dan 12 aliran sungai dengan kapasitas 925 liter per detik akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air masyarakat di Kota Jayapura. Kapasitas yang mampu dimanfaatkan di intake Siborgonyi 100 liter per detik.”(Stela)










