JAKARTA, REPORTASEPAPUA – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah nomor urut 04, Wilem Wandik – Aloysius Giay Melalui tim Kuasa Hukumnya Yuliyanto SH MH telah resmi Mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu terlihat dari Surat Elektronik :Nomor 295/PAN.MK/e-ARPK/01/2025

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI ELEKTRONIK
Nomor 295/PAN.MK/e-ARPK/01/2025
Pada hari ini Jumat tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima
pukul 14:00 WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-
BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun
2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor
299/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
dengan registrasi perkara:
NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025
diajukan oleh:
Willem Wandik dan Aloisius Giyai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua Tengah, Nomor Urut 4. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
bertanggal 18 Desember 2024 memberi kuasa kepada Yuliyanto, dkk
Selanjutnya disebut sebagai —————————————————————– PEMOHON;
Terhadap
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah
Selanjutnya disebut sebagai ————————————————————— TERMOHON;
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota, Mahkamah Konstitusi melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam
jangka waktu paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.
Plt. Panitera
Muhidin

SIAP PERANG DEMI HASIL MAKSIMAL
Yuliyanto SH MH dan Tim, Menyatakan diri Siap Berperang demi meraih hasil maksimal di MK.
” saya sebagai tim hukum sudah siap berperang dan saya sangat menyukai tantangan apalagi saya pegolfer dan pendaki sehingga seluruh bukti dan kesiapan untuk sidang kami sudah siap, doakan agar semua berjalan lancar,” tegasnya kepada media reportasepapua hari minggu 5 januari 2025.
PILKADA PAPUA TENGAH PALING BRUTAL !
Advokat Pasangan Nomor 04 , mengapresiasi Forum Analisis Surabaya yang meminta MK membatalkan pleno rekapitulasi. Dirinya juga meminta seluruh pakar hukum di indonesia melihat pilkada di papua tengah dan papua pegunungan syarat dengan kecurangan bahkan sangat bobrok sehingga perlu dievaluasi.
“Saya Ucapkan trimakasi atas pandangan sahabat pengadilan, dan pandangan saya pilkada di papua tengah adalah paling brutal di indonesia dan semua pakar hukum tata negara bisa memakai barometer pilkada di gunung dan tengah, untuk memperbaiki aturan min dan kualitas pilkada, sehingga hal buruk itu tidak berulang,” Tuturnya saat diwawancarai pada jumat 3 januari 2025.










