Cegah Risiko Penyalahgunaan, Pengambilan Sumpah Jadi Tahapan Penting Penggantian Sertipikat Hilang

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 04:45 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah perlu mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Berdasarkan Pasal 59 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ada satu tahapan penting yang harus dilalui, yakni pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan.

“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT, Asnaedi, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (18/11/2026).

Menurut Dirjen PHPT, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi permohonan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Misalnya, sertipikat dinyatakan hilang, padahal dokumen tersebut masih berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.

Baca Juga :  Tokoh Akademisi Papua Berikan Apresiasi Keberhasilan Untuk Satgas Damai Cartenz 2025

Selain pernyataan di bawah sumpah, penerbitan sertipikat pengganti karena hilang juga didahului pengumuman yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan. Sesuai ketentuan, keberatan dapat disampaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Keberatan yang dinilai beralasan, dapat menjadi dasar penolakan penerbitan sertipikat pengganti.

Dirjen PHPT menegaskan bahwa hilangnya dokumen fisik sertipikat tanah tidak serta-merta menghapus hak atas tanah. Penerbitan sertipikat pengganti pada dasarnya dimaksudkan untuk menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah, dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta hak dan kepentingan pihak lain.

Selain karena hilang, sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan apabila sertipikat yang dimiliki mengalami kerusakan, seperti akibat rayap, kebakaran, atau banjir. Penerbitannya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai kondisi dokumen.

Baca Juga :  Dua Tentara Dimintai Keterangan oleh Komnas HAM Papua Terkait Penembakan di Jayapura dan Keerom

Sementara bagi pemegang Sertipikat Elektronik, saat salinan cetak hilang, data sertipikat masih tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai dengan ketentuan layanan Sertipikat Elektronik.

Kepada para pemilik yang sertipikatnya hilang atau rusak, Dirjen PHPT mengimbau agar segera mengurus sertipikat pengganti ke Kantah. “Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya Asnaedi. (MW/RS)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru