REPORTASEPAPUA – Calon Wakil Bupati Nduga terpilih, Paulus Ubruangge, meminta sejumlah pihak yang diduga ikut mendorong salah satu kandidat dalam sengketa penetapan Wakil Bupati Nduga agar menghentikan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.
Permintaan tersebut disampaikan Paulus saat diwawancarai awak media, Rabu malam (11/11/2026), setelah mengikuti persidangan yang menghadirkan ahli hukum tata negara, Dr. Anton Raharusun, S.H., M.H.
Paulus mengaku bersyukur karena seluruh proses persidangan sejauh ini dapat berjalan dengan baik. Ia menyebut keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan menjadi dorongan bagi dirinya untuk tetap bertahan mengikuti proses hukum.
Menurut Paulus, persoalan yang dihadapinya bukan perkara mudah. Namun, ia memilih tidak mengambil langkah di luar jalur hukum meskipun mengaku mendapat berbagai desakan dari masyarakat.
“Kalau saya sendiri sebagai manusia, saya tidak merasa sanggup untuk menghadapi persoalan ini. Tapi ini semua anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya selama proses wakil ini berjalan,” ujar Paulus.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada ahli hukum dan tim kuasa hukumnya yang telah mendampingi hingga tahapan persidangan saat ini.
Paulus menilai proses sengketa tersebut sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat Papua untuk memahami mekanisme dan proses hukum dalam menyelesaikan persoalan politik maupun pemerintahan.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi proses hukum karena berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat.
“Saya selalu menahan diri. Hari ini saya sampaikan, puji Tuhan semua proses ini berjalan dengan baik. Pada akhirnya kita harus menerima putusan dengan hati yang dingin supaya seluruh proses pelantikan juga berjalan lancar,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Paulus secara khusus meminta masyarakat Nduga tidak mudah terprovokasi oleh pihak mana pun selama proses persidangan berlangsung.
Ia juga menyampaikan pesan kepada pejabat di tingkat provinsi maupun sejumlah kabupaten yang menurutnya ikut mendorong kandidat lain dalam proses pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga.
“Tolong hentikan mulai hari ini. Karena kami tidak mau ada korban antara masyarakat dengan masyarakat,” tegasnya.
Paulus bahkan mempertanyakan adanya kepentingan tertentu di balik sengketa pengisian jabatan Wakil Bupati Nduga. Ia meminta pihak-pihak yang berkepentingan agar tidak terus mendorong kandidat lain dan membiarkan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, masyarakat Nduga membutuhkan kepastian pemerintahan agar pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat berjalan sebagaimana daerah lainnya.
Ia mengungkapkan, masyarakat Nduga telah menghadapi berbagai persoalan pembangunan yang berdampak pada pelayanan publik. Karena itu, penyelesaian sengketa jabatan Wakil Bupati diharapkan tidak terus berlarut-larut.
“Supaya masyarakat Nduga merasakan pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sama dengan beberapa kabupaten lain di Papua ini,” ujarnya.
Sementara itu, Christian G. Pioh, S.H., M.H., C.L.A. selaku Kuasa Hukum Paulus Ubruangge menjelaskan bahwa agenda persidangan berikutnya adalah pembuktian surat. Pada tahapan tersebut, pihaknya berencana menghadirkan salinan surat keputusan (SK) sebagai bagian dari pembuktian di persidangan.
“Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap proses persidangan yang sedang berlangsung,” Katanya saat dikonfrimasi media online pada rabu malam.
Terkait keterangan ahli yang disampaikan dalam sidang sebelumnya, Christian G. Pioh, S.H., M.H., C.L.A menilai pendapat ahli sejalan dengan dalil dan jawaban mereka terhadap gugatan pihak penggugat. Pihak Paulus berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh keterangan ahli dan bukti surat yang akan diajukan sebelum menjatuhkan putusan.










