REPORTASEPAPUA – JAYAPURA – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat konektivitas distribusi dan rantai pasok pangan di Papua untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat, terutama menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Upaya tersebut sejalan dengan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
Dalam kegiatan tersebut, Bank Indonesia memperkenalkan pendekatan Tallukarsa Pangan Sulampua, yang terdiri atas tiga strategi utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Ketiganya diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan, memperlancar distribusi antardaerah, serta memperkuat tata kelola pengendalian inflasi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono menekankan pentingnya mereplikasi keberhasilan daerah dalam meningkatkan produksi dan efisiensi rantai pasok agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen pada semester I 2026, dengan inflasi nasional sebesar 3,28 persen yang masih berada dalam sasaran 2,5±1 persen.
Dari sisi produksi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 131,11, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Adapun cadangan stok beras nasional per 23 Oktober 2026 tercatat sekitar 4,5 juta ton.
TIGA STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI DI PAPUA
Khusus di Papua, penguatan konektivitas dan rantai pasok menjadi perhatian penting karena sentra produksi dan wilayah konsumsi tersebar di kawasan pesisir, kepulauan, hingga pegunungan. Kondisi geografis tersebut memerlukan dukungan distribusi yang efektif agar pasokan pangan tetap tersedia dan harga terkendali.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama TPID di Provinsi Papua dan tiga daerah otonom baru (DOB) menjalankan tiga strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan Tallukarsa Pangan Sulampua.
Strategi pertama, Karsa Daya, difokuskan pada penguatan kapasitas produksi pangan. Programnya meliputi dukungan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi cabai, bawang merah, dan beras, pendampingan hilirisasi olahan ikan dan cabai, serta mempertemukan kelompok tani dan UMKM dengan jaringan ritel modern.
BI Papua juga memperkuat kapasitas petani, termasuk petani asli Papua, melalui pelatihan dan pendampingan yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Strategi kedua, Karsa Sambung, diarahkan untuk memperlancar distribusi dan memperluas kerja sama antardaerah. Implementasinya antara lain melalui kerja sama antardaerah atau KAD Kabupaten Keerom–Kota Jayapura dan Kabupaten Enrekang–Kota Jayapura, serta penjajakan kerja sama antara Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke.
Selain itu, fasilitasi distribusi pangan dari sentra produksi dan Gerakan Pangan Murah terus dilakukan bersama pemerintah daerah, Perum Bulog, TNI-Polri, Baznas, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), serta rumah ibadah. Program tersebut juga didukung melalui Gerobak Sentani dan Gerbang Kasih, termasuk penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Strategi ketiga, Karsa Tata, menitikberatkan pada penguatan koordinasi dan tata kelola pengendalian inflasi. Langkah yang dilakukan meliputi rapat koordinasi, diskusi kelompok terarah atau FGD, serta pertemuan tingkat tinggi TPID.
BI Papua juga memperkuat penyusunan neraca pangan bersama Pemerintah Provinsi Papua dan tiga DOB, serta meningkatkan sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengantisipasi risiko iklim. Edukasi belanja bijak turut diberikan kepada masyarakat, pelajar, dan mahasiswa.
PERLUAS KERJA SAMA ANTARDAERAH JELANG NATARU
Penguatan pengendalian inflasi tersebut mendapat apresiasi melalui penghargaan kepada TPID Provinsi Papua dan TPID Kota Jayapura sebagai TPID Berkinerja Terbaik dalam pengendalian inflasi di wilayah Nusampua tahun 2026.
Dalam rangkaian GPIPS Sulampua 2026, rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) juga merumuskan lima komitmen bersama bertajuk Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua.
Lima komitmen tersebut mencakup penguatan produksi pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim, hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk, perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan, penguatan data stok serta operasi pasar berbasis sistem peringatan dini dan neraca pangan, serta peningkatan konektivitas antarpulau.
Komitmen tersebut menjadi landasan bagi TPID di wilayah Papua untuk memperluas kerja sama antardaerah dan fasilitasi distribusi pangan, sekaligus menjaga ketersediaan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah daerah di wilayah DOB, Perum Bulog, seluruh anggota TPID, dan mitra strategis yang telah bersinergi dalam menjaga stabilitas harga.
Melalui semangat Sinergi Merah Putih, BI Papua bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen melanjutkan penguatan ketahanan pangan dan distribusi guna menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua.










