TIMIKA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemekaran Kampung kepada pemerintah distrik, perwakilan pemerintah kampung, dan masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (14/10/2026).
Sosialisasi ini dihadiri Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, S.Kom., dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); anggota DPRK Mimika, Yuliana Dice Amisim, S.E., dari Fraksi PKB; anggota DPRK Mimika Daerah Pemilihan (Dapil) II, Derek Tenouye; perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mimika; Kepala Distrik Mimika Timur; serta perwakilan kepala kampung dan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tahapan dan persyaratan pemekaran kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyebutkan, saat ini terdapat sedikitnya tiga kampung yang telah mengusulkan pemekaran dan mulai mempersiapkan prosesnya.
“Kami berharap, dengan adanya perda ini, tahapan pemekaran kampung sudah bisa dilaksanakan. Saya juga akan mengawal prosesnya, apalagi saya merupakan warga di wilayah ini,” ujar Asri.
Ia menjelaskan, tiga wilayah yang menjadi perhatian dalam rencana pemekaran tersebut adalah Muare, Kaugapu, dan Pomako. Menurutnya, Kampung Muare telah mempersiapkan lokasi baru untuk pengembangan kampung, sedangkan pemekaran Kaugapu diharapkan dapat mendorong perkembangan permukiman dan aktivitas masyarakat di wilayah baru.
Asri juga menyoroti kondisi Pomako yang dinilai semakin padat sehingga pemekaran perlu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mendukung penataan wilayah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait mekanisme pemekaran, ia menjelaskan bahwa pemerintah kampung terlebih dahulu harus menggelar musyawarah untuk menentukan arah dan kesepakatan pemekaran. Setelah tercapai kesepakatan, proses dilanjutkan melalui tahapan administrasi dan pelaporan kepada Bupati Mimika untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Selanjutnya, tim terkait akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis sebelum proses berlanjut ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan dalam perda.
Asri menegaskan, pemekaran kampung tidak hanya berkaitan dengan pembentukan wilayah administrasi baru, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, dan kemandirian ekonomi kampung.
Ia berharap setiap kampung yang dimekarkan nantinya mampu mengembangkan potensi lokal dan program produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan kampung.
Dalam kesempatan tersebut, Asri juga menjelaskan bahwa DPRK Mimika membagi anggota dewan ke dalam beberapa tim untuk menyosialisasikan 11 peraturan daerah di sejumlah wilayah. Pembagian tim dilakukan agar penyampaian informasi mengenai perda dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Melalui sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 ini, masyarakat diharapkan memahami prosedur pemekaran kampung sehingga setiap usulan dapat diproses secara terencana, memenuhi persyaratan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.










