Dana Desa Mimika Dipotong, Kuota Penerima BLT Terancam Berkurang

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 14 Oktober 2026 - 17:45 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIMIKA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika mengonfirmasi adanya pemotongan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai tahun 2026. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pendanaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan disebut akan berlangsung selama enam tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan DPMK Mimika, Bakri Athoriq, saat diwawancarai usai menghadiri sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tentang Tata Cara Pemekaran Kampung yang diselenggarakan DPRK Mimika di Kantor Distrik Mimika Timur, Rabu (14/10/2026).

Bakri menjelaskan, besaran pemotongan Dana Desa disesuaikan dengan pagu anggaran yang diterima masing-masing kampung. Berdasarkan estimasi yang disampaikannya, pemotongan tersebut dapat mencapai sekitar Rp500 juta per kampung, sehingga dana yang tersisa untuk kebutuhan kampung diperkirakan sekitar Rp300 juta per tahun.

Baca Juga :  KASATGAS humas ODC2025 : 2 Korban Sudah Teridentifikasi dan 1 Pasutri Selamat

“Mulai tahun ini, Dana Desa dipotong untuk mendukung pembangunan Koperasi Merah Putih. Pemotongan ini akan berlangsung selama enam tahun ke depan,” ujar Bakri.

Ia mengakui, kebijakan tersebut menimbulkan keluhan dari sejumlah kepala kampung di Mimika. Pasalnya, berkurangnya Dana Desa berdampak pada kemampuan pemerintah kampung dalam membiayai berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu persoalan yang dikeluhkan adalah berkurangnya kuota penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.

“Banyak kepala kampung yang mengeluh karena mereka juga menghadapi tuntutan masyarakat. Dampak yang paling dirasakan adalah pengurangan kuota penerima BLT karena Dana Desa yang tersedia semakin berkurang,” jelasnya.

Meski demikian, DPMK Mimika terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah kampung agar kebijakan tersebut dapat dipahami, termasuk dampaknya terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat kampung.

Baca Juga :  Bank Papua Lanjutkan Program CSR dengan Penanaman 500 Bibit Mangrove di Kampung Tobati, Kota Jayapura

Bakri juga menegaskan bahwa pemotongan tersebut hanya berlaku bagi Dana Desa yang bersumber dari APBN. Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tidak mengalami pemotongan.

Menurutnya, ADD tetap digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan kampung, termasuk pembayaran honor aparat kampung, ketua RT, anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), serta para kader.

“Untuk ADD tidak ada pemotongan. Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang operasional kampung, seperti honor aparat kampung, ketua RT, anggota Bamuskam, dan kader-kader,” pungkasnya.

Dengan berkurangnya Dana Desa, pemerintah kampung di Mimika dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan prioritas penggunaan anggaran, terutama dalam menjaga keberlanjutan program sosial dan pelayanan dasar masyarakat di tengah kebijakan pendanaan Koperasi Merah Putih.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru