DPRK Mimika Sosialisasikan Perda Perlindungan UMKM OAP

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 13 Oktober 2026 - 09:59 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIMIKA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kelurahan Pasar Sentral, Timika, Papua Tengah, Selasa (13/10/2026).

Sosialisasi ini dihadiri anggota DPRK Mimika dari Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno, S.Sos., M.Si., anggota DPRK dari Fraksi Partai Demokrat Ester Komber, Anton Alom, Luther Beanal, Kepala Kelurahan Pasar Sentral Leni Tonglo, S.STP., M.Si., serta masyarakat yang mewakili masing-masing RT, termasuk para pelaku usaha lokal.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai isi dan tujuan Perda Nomor 4 Tahun 2024, khususnya terkait perlindungan serta pemberdayaan pelaku UMKM Orang Asli Papua.

Kepala Kelurahan Pasar Sentral, Leni Tonglo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut penting agar masyarakat, terutama para pelaku usaha, dapat memahami aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Baca Juga :  Aksi Damai Greenpeace dan Pemuda Papua: “Selamatkan Raja Ampat dari Tambang Nikel”

Ia berharap para peserta dapat mengikuti pemaparan materi dengan baik dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajukan pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami.

“Saya berharap Bapak, Ibu, dan mama-mama yang hadir dapat mendengarkan dengan baik materi yang disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya dengan tetap menjaga etika,” ujarnya.

Leni juga menekankan pentingnya peran peserta sosialisasi untuk meneruskan informasi kepada warga lainnya yang belum berkesempatan hadir. Dengan demikian, pemahaman mengenai perda tersebut dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat RT.

Menurutnya, peraturan daerah tidak cukup hanya dibuat, tetapi perlu dipahami dan dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, anggota DPRK Mimika dari Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno, menjelaskan bahwa pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2024 berangkat dari aspirasi masyarakat, terutama mama-mama Papua yang menjalankan usaha kecil.

Ia menyampaikan bahwa aspirasi para pelaku usaha tersebut menjadi salah satu hal yang mendorong DPRK untuk menghadirkan aturan yang memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua.

Baca Juga :  Satgas Keladi Sagu dan Si-Ipar Rasaka Cartenz 2026 Perkuat Pelayanan Humanis bagi Masyarakat Kabupaten Jayawijaya

“Dasar perda ini terbentuk karena adanya aspirasi yang disampaikan kepada kami, termasuk dari mama-mama pelaku usaha. Aspirasi itu menjadi perhatian agar mama-mama dan masyarakat Papua dapat berkembang,” ungkap Mariunus.

Ia juga mengingatkan bahwa DPRK memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada para wakil rakyat harus dijaga melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2024 serta tujuan perlindungan dan pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua.

Pemahaman tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong pelaku usaha lokal mengenali hak, peluang, dan dukungan yang dapat diakses sesuai ketentuan perda, sekaligus memperkuat perkembangan usaha masyarakat di Kabupaten Mimika.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru