Laporan : Priyadi
REPORTASEPAPUA.COM, JAYAPURA -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua terus berkomitmen mendorong peningkatan literasi dan edukasi keuangan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya wilayah Papua. Langkah ini dilakukan secara gencar di bidang pasar modal agar masyarakat dan calon investor memiliki pemahaman yang baik sebelum berinvestasi.
Kepala OJK Provinsi Papua Fatwa Aulia menyampaikan bahwa pemahaman literasi yang matang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pasar modal daerah, baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun optimalisasi nilai transaksi.
“Kami gencar melakukan literasi dan edukasi keuangan di bidang pasar modal supaya para pelaku pasar modal maupun investor bisa terliterasi dengan baik. Dengan begitu, jumlah pelaku usaha dan nilai transaksinya dapat lebih dioptimalkan,” ujar Fatwa Aulia dalam kegiatan bincang bersama media turut juga dihadiri Kepala Bagian Pengawasan LJK OJK Provinsi Papua, Yosua Rinaldy dan Kepala Bagian Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Papua, Viktorinus Donny Vika Permana di Djoeragan Dapur Resto dan Cafe Pantai Holtekamp Rabu (30/2026)
Selain fokus pada edukasi, OJK juga menyoroti penerbitan beberapa Peraturan OJK (POJK) terbaru yang bertujuan memperkuat tata kelola serta manajemen risiko di sektor jasa keuangan. Fatwa menegaskan, pengawasan dan regulasi OJK tidak hanya berfokus pada industri perbankan, tetapi juga mencakup Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Asuransi (PVDP), hingga Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).
Di sisi lain, OJK juga menerbitkan regulasi terkait ketahanan Information Technology (IT). Menurut Fatwa, perkembangan teknologi dan inovasi merupakan suatu keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang praktis. Namun, inovasi tersebut harus tetap diimbangi dengan sistem keamanan dan ketahanan IT yang andal.
“Masyarakat dan konsumen tentu menginginkan hal yang praktis, sehingga perkembangan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Namun, hal itu harus dibarengi dengan ketahanan IT yang baik, dan untuk itu kami telah menerbitkan POJK terkait,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor perekonomian rakyat, OJK turut meluncurkan POJK mengenai kemudahan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Regulasi ini diharapkan dapat mendorong daya saing serta mengoptimalkan pertumbuhan industri UMKM di Indonesia.
Fatwa juga berharap melalui bincang bersama media ini, dapat menjadi penyambung informasi dan sarana edukasi kepada masyarakat. Sebab, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mudah dipahami masyarakat, khususnya terkait literasi dan pemahaman tentang layanan serta sektor jasa keuangan. (dil).










