TIMIKA, – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika tahun 2026 telah mencapai sekitar 72,92 persen dari target sebelum perubahan sebesar Rp410,9 miliar.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Hendrikus Setitit, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/9/2026).
Hendrikus menjelaskan, dari target PAD sebesar Rp410,9 miliar tersebut, realisasi sementara telah mencapai sekitar Rp299,7 miliar.
“Kalau kita masih menggunakan target yang lama, PAD kita sudah mencapai 72,92 persen,” jelas Hendrikus.
Namun, angka target tersebut masih berpotensi mengalami perubahan menyusul pembahasan APBD Perubahan antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika.
Salah satu komponen yang berpengaruh terhadap perubahan target PAD adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurut Hendrikus, target BPHTB yang sebelumnya sekitar Rp70 miliar berpotensi mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp15 miliar.
Dengan adanya perubahan tersebut, target PAD Kabupaten Mimika tahun 2026 diperkirakan ikut mengalami penurunan. Namun, Hendrikus menegaskan angka finalnya masih menunggu hasil pembahasan dan finalisasi antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Angka-angkanya belum pasti karena kita masih menunggu finalisasi dari DPRD dengan Pemda. Setelah finalisasi itu baru kita mendapatkan angka yang tidak berubah lagi,” ujarnya.
Meski demikian, Bapenda Kabupaten Mimika akan berupaya mengoptimalkan sejumlah sumber pajak lainnya untuk menjaga realisasi PAD, di antaranya pajak hotel, restoran, dan sektor pajak lainnya.
Sementara itu, salah satu capaian yang cukup tinggi berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Hendrikus menyebutkan, target PBB-P2 tahun 2026 sebesar sekitar Rp85,95 miliar. Hingga Selasa (29/9/2026), realisasinya telah mencapai sekitar Rp81,10 miliar atau 94,35 persen.
“Untuk PBB itu sampai hari ini sudah 94,35 persen. Saya optimis PBB kita bisa terealisasi karena tinggal sekitar tiga bulan lagi,” katanya.
Menurutnya, kontribusi terbesar dalam target PBB-P2 tersebut berasal dari PT Freeport Indonesia, dengan nilai sekitar Rp70 miliar. Sementara sisanya merupakan kontribusi dari masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Mimika.
Hendrikus mengatakan, Bapenda Mimika terus melakukan upaya penagihan secara langsung atau jemput bola untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya sektor PBB-P2.
“Kami dari Bapenda sekarang turun langsung, jemput bola di lapangan,” ujarnya.
Selain PBB-P2, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) juga menjadi salah satu sumber penerimaan PAD dengan target yang cukup besar.
Untuk tahun 2026, target PBJT tercatat sekitar Rp184,27 miliar, dengan realisasi sementara mencapai sekitar Rp137,23 miliar.
Hendrikus menjelaskan, PBJT mencakup sejumlah jenis pajak atas barang dan jasa tertentu, termasuk sektor makanan dan minuman, jasa perhotelan, serta sejumlah aktivitas konsumsi dan penyediaan barang maupun jasa lainnya.
Menurutnya, PBB-P2 dan PBJT menjadi dua komponen yang memiliki kontribusi penting terhadap penerimaan PAD Kabupaten Mimika.
Bapenda Mimika pun masih akan mengoptimalkan seluruh potensi pajak yang ada hingga akhir tahun, sembari menunggu penetapan final target PAD dalam pembahasan APBD Perubahan.
“Kita optimis, mudah-mudahan target yang ada bisa terealisasi. Namun semuanya tetap bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan hasil finalisasi perubahan,” pungkas Hendrikus.










