Sengketa Tanah SD Inauga, Kuasa Hukum Soroti Sertifikat

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 25 September 2026 - 15:30 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

REPORTASEPAPUA ; TIMIKA – Sengketa kepemilikan tanah yang menjadi lokasi SD Inauga Sempan, Timika, Papua Tengah, kembali bergulir di persidangan. Kuasa hukum pihak penggugat, Agli Harto Elkel, S.H., menyoroti dokumen sertifikat yang menurutnya menjadi salah satu pokok persoalan dalam perkara tersebut.

Agli menyampaikan keterangannya saat ditemui di SD Inauga Sempan, Timika, Jumat (25/9/2026), usai kegiatan pemeriksaan lapangan yang berkaitan dengan objek sengketa.

Menurut Agli, pihak pemerintah daerah mendalilkan bahwa tanah tersebut telah dibayar atau dibeli. Namun, ia menyatakan pembayaran tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena terdapat persoalan mengenai dokumen kepemilikan tanah yang menjadi dasar transaksi.

“Pemda mendalilkan sudah membayar, tetapi menurut kami Pemda membayar salah alamat. Namanya di sertifikat Paskalis Ora, belinya dari Rohana,” ujar Agli.

Ia kemudian menunjukkan dokumen yang disebutnya sebagai buku tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut Agli, sertifikat dengan nomor 201 yang sebelumnya digunakan dalam perkara tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku karena telah diterbitkan sertifikat pengganti dengan nomor 04175.

Baca Juga :  Bupati Aletinus Yigibalom Terpilih Jadi Ketua KONI Lanny Jaya 2026–2031

“Kami menyatakan sertifikat 201 itu tidak berlaku lagi karena sudah ada sertifikat pengganti, yaitu 04175,” katanya.

Agli juga menyebut pihaknya mempermasalahkan lahan yang menjadi objek sengketa, termasuk bidang tanah yang menurutnya telah digunakan untuk pembangunan sekolah.

Ia menegaskan pihaknya mengklaim memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut dan meminta agar proses hukum menentukan status kepemilikan berdasarkan dokumen serta bukti yang diajukan dalam persidangan.

Salah satu hal yang menjadi sorotan kuasa hukum penggugat adalah mengenai sertifikat asli yang disebut belum dapat ditunjukkan oleh pihak pemerintah daerah dalam persidangan.

Agli mengklaim pihak pemerintah hanya menunjukkan salinan dokumen dan bukan sertifikat asli.

“Fakta persidangan sampai di titik ini, Pemda tidak mampu menunjukkan sertifikat aslinya. Mereka hanya menunjukkan kopi dari kopi,” ujarnya.

Namun, pernyataan tersebut merupakan klaim dari pihak penggugat dan status serta kekuatan masing-masing dokumen masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam pemeriksaan lapangan, majelis hakim bersama para pihak juga melakukan pengecekan terhadap objek tanah yang disengketakan. Pemeriksaan tersebut antara lain mencakup titik-titik batas tanah di sisi utara, selatan, timur, dan barat, serta kondisi bangunan dan penguasaan fisik atas lahan.

Baca Juga :  Pertamina Jaga Keandalan Pendistribusian BBM di Wilayah Papua Maluku

Agli mengatakan pihaknya meyakini hasil pemeriksaan lapangan telah sesuai dengan dalil dan bukti yang mereka ajukan dalam persidangan.

“Kami bersyukur bisa membuktikan sesuai dengan apa yang kami dalilkan dan sesuai dengan bukti yang kami miliki. Kami telah membuktikannya di hadapan majelis hakim,” katanya.

Agli menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan dan penilaian perkara kepada majelis hakim. Ia mengatakan pihaknya tidak ingin mengintervensi maupun menggiring putusan pengadilan.

“Apapun putusannya, kita tidak mengintervensi atau menggiring opini. Biarlah fakta persidangan dan majelis hakim yang menilai,” tegasnya.

Tahapan persidangan selanjutnya dijadwalkan pada 5 Oktober 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat.

Pihak penggugat menyatakan akan mempersiapkan saksi dan bukti untuk memperkuat dalil yang telah disampaikan dalam persidangan.

“Yang mendalilkan, kami yang harus membuktikan. Kami akan mempersiapkan pemeriksaan saksi sebaik mungkin,” pungkas Agli.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 88 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru