MANOKWARI – Kantor Hukum Yuliyanto & Associates selaku kuasa hukum Rixon Hendratnoputra meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari membuktikan secara konkret uji konsekuensi atas penolakan pemberian salinan warkah tanah dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Papua Barat.
Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang kedua perkara Sengketa Informasi Publik Nomor 001/PSI/KI-PB/VIII/2026 yang digelar di Komisi Informasi Provinsi Papua Barat, Senin (14/9/2026).
Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan salinan warkah tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00027, 00028, dan 00029 yang berada di Kelurahan Masyepi, Kecamatan Manokwari Selatan.
Sebelumnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari melalui surat Nomor 526/92.02.MP.01.02/VI/2026 tertanggal 25 Juni 2026 menyatakan belum dapat memberikan salinan warkah yang dimohonkan.
Alasannya, dokumen pertanahan tersebut berkaitan dengan objek sengketa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari berkedudukan sebagai Turut Tergugat dalam perkara yang sedang diperiksa di pengadilan.
Dalam persidangan kedua, menurut Tim Kuasa Hukum, Termohon tetap menyatakan secara lisan bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan. Termohon juga menyebut Pemohon tidak berhak memperoleh salinan warkah karena bukan pemilik yang tercantum atas nama sertipikat.
Atas posisi tersebut, Majelis Komisi Informasi menyimpulkan agenda mediasi tidak dilaksanakan dan perkara langsung memasuki tahap pemeriksaan alat bukti surat serta saksi dari Pemohon maupun Termohon.
Majelis juga memerintahkan Termohon untuk membuktikan uji konsekuensi atas informasi yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.
Kuasa hukum Rixon Hendratnoputra, Yuliyanto, mengatakan dalil mengenai informasi yang dikecualikan harus dibuktikan secara konkret, termasuk bagian informasi yang memang harus dilindungi dan konsekuensi apabila informasi tersebut dibuka.
“Dalil informasi dikecualikan tidak cukup hanya dinyatakan dalam surat atau disampaikan secara lisan. Badan publik harus membuktikan uji konsekuensi secara konkret,” kata Yuliyanto.
Menurutnya, perlu diuji pula apakah informasi yang dimohonkan masih dapat diberikan secara terbatas dengan melakukan pengaburan terhadap bagian dokumen yang benar-benar dilindungi.
Tim kuasa hukum menilai sengketa informasi tersebut bukan untuk mengganggu proses perkara di pengadilan, tetapi untuk menguji pelaksanaan pelayanan informasi publik agar berjalan secara terbuka dan akuntabel.
Mereka juga menilai alasan bahwa Pemohon bukan pemilik atas nama sertipikat masih perlu diuji dalam persidangan. Menurut kuasa hukum, dalam sengketa informasi publik perlu dilihat pula kepentingan hukum Pemohon serta apakah pengecualian informasi telah dibuktikan secara sah, spesifik, dan proporsional.
Pemohon meminta Komisi Informasi Provinsi Papua Barat memeriksa secara ketat dalil pengecualian informasi yang disampaikan Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari.
Selain itu, Pemohon meminta Termohon membuktikan uji konsekuensi secara objektif dan rinci. Jika terdapat bagian tertentu yang memang dikecualikan, informasi yang tidak termasuk pengecualian diminta tetap diberikan melalui mekanisme salinan terbatas atau pengaburan bagian yang dilindungi.
Sidang selanjutnya dijadwalkan Senin (21/9/2026) dengan agenda pemeriksaan alat bukti surat dan saksi.
Pemohon akan menyiapkan bukti surat dan saksi serta mempertimbangkan kehadiran saksi ahli untuk memperkuat argumentasi hukum dalam proses pembuktian.
Kantor Hukum Yuliyanto & Associates menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Sementara itu, perkara ini masih dalam proses pemeriksaan sehingga belum terdapat putusan dari Komisi Informasi Provinsi Papua Barat mengenai pokok sengketa tersebut.










