REPORTASEPAPUA – Timika – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menyerukan penghentian konflik Kwamki Lama antara kelompok Newegalen dan Dang yang telah berlangsung sejak Oktober 2025 dan menimbulkan korban jiwa.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua LEMASA, Menuel John Magal, di Jalan Perjuangan, Timika Indah, Papua Tengah, Kamis (3/9/2026).
Menuel mengatakan, Tanah Timika merupakan ruang hidup dan penghidupan bagi berbagai suku bangsa, termasuk masyarakat Papua, khususnya tujuh suku wilayah pegunungan tengah. Kabupaten Mimika, kata dia, selama ini menjadi tujuan masyarakat untuk mencari nafkah, menempuh pendidikan, memperoleh layanan kesehatan, serta menjadi tempat berdomisili para pejabat dari sejumlah kabupaten tetangga.
Menurut LEMASA, kondisi keamanan di sejumlah wilayah pegunungan tengah seperti Nduga, Intan Jaya, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya turut menjadikan Timika sebagai tempat masyarakat mencari perlindungan dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Namun, situasi tersebut dinilai terganggu akibat konflik yang terjadi di Kwamki Lama. LEMASA menyebut konflik yang berlangsung lebih dari satu tahun itu telah menyebabkan sedikitnya 18 korban jiwa.
Jumlah tersebut, menurut LEMASA, bertambah setelah dua pelajar SMK Negeri menjadi korban dalam peristiwa di SP-3 pada 30 Agustus 2026.
LEMASA menilai konflik antar keluarga atau suku seharusnya tetap tunduk pada norma perang adat, termasuk pembatasan wilayah konflik, jaminan akses bagi kepentingan ekonomi dan kesehatan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.
Dalam pernyataan tersebut, LEMASA menyebut kepala perang sebelumnya telah menyampaikan pernyataan terbuka bahwa medan perang dibatasi di wilayah Kwamki Lama dan tidak dibawa keluar dari kawasan tersebut.
Namun, adanya korban di luar wilayah konflik, termasuk di SP-3, dinilai sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan atau norma perang adat tersebut. LEMASA juga menegaskan bahwa kasus pembunuhan terhadap dua pelajar harus diusut tuntas dan para pelakunya segera diungkap.
“Timika harus aman dan tertib. Tanah Timika, Tanah Amungsa, dan Bumi Kamoro tidak boleh terus-menerus ternoda oleh darah,” demikian sikap LEMASA.
LEMASA menyatakan mengutuk keras segala bentuk pembunuhan, pertikaian, dan perang saudara yang terjadi di Kwamki Lama dan sekitarnya.
LEMASA juga mendesak agar konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2025 tersebut segera dihentikan. Menurut lembaga adat itu, siapa pun yang datang ke Tanah Amungsa harus diperlakukan sebagai tamu dan tidak boleh menodai tanah tersebut dengan pertumpahan darah.
Selain itu, LEMASA meminta Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Puncak, TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP Papua Tengah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pihak terkait mengambil langkah tegas untuk menghentikan konflik serta menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.
LEMASA mengakui berbagai upaya perdamaian sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, aparat keamanan, serta lembaga-lembaga terkait. Namun, sejumlah kesepakatan dinilai belum dipatuhi secara konsisten sehingga kekerasan kembali terjadi, termasuk di luar wilayah yang sebelumnya disepakati sebagai medan perang.
Karena itu, LEMASA mendesak aparat keamanan menangkap aktor-aktor utama yang terlibat dalam konflik dan memprosesnya berdasarkan hukum positif.
Apabila penegakan hukum tidak berjalan efektif, LEMASA meminta pihak-pihak yang berkonflik atau WEM-UM/Tuan Perang dievakuasi ke wilayah asal masing-masing untuk memulihkan rasa aman dan ketertiban masyarakat Kota Timika.
LEMASA juga meminta aparat menertibkan kendaraan yang dinilai berkaitan dengan aktivitas kelompok bertikai, termasuk kendaraan tanpa pelat nomor, kendaraan berwarna gelap, serta kendaraan yang keluar-masuk lokasi konflik maupun tempat persinggahan kelompok bertikai di Kota Timika dan sekitarnya.
Selain itu, setiap pihak yang mengeluarkan pernyataan bernada ancaman terhadap individu, kelompok, suku, lembaga maupun aparat keamanan diminta segera ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
LEMASA berharap Kota Timika kembali menjadi kota yang aman dan damai, sehingga masyarakat dapat bekerja, bersekolah, memperoleh pelayanan kesehatan, dan menjalankan aktivitas ekonomi tanpa rasa takut.
Pernyataan tersebut juga menegaskan kembali pesan perdamaian yang disampaikan Moses Kilangin: “Nemeak Neme-e, nawarak-naware, wemo kamae-kalokamae,” yang dimaknai sebagai hidup berdampingan, persaudaraan, kekeluargaan, perdamaian, dan tidak boleh ada perang.










