WAMENA, PAPUA PEGUNUNGAN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Pegunungan dan TPID Kabupaten Jayawijaya menggelar High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TPID di Grand Baliem Hotel, Wamena, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan langkah konkret pengendalian inflasi sekaligus mendorong kemandirian pangan lokal di Papua Pegunungan.
Inflasi Papua Pegunungan menjadi perhatian karena sempat berada pada level relatif tinggi pada Juni 2026. Namun, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2026, inflasi Papua Pegunungan tercatat membaik menjadi 3,77 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Meski mengalami perbaikan, angka tersebut masih perlu terus dikawal agar berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, mengatakan pengendalian inflasi perlu dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara sisi pasokan dan permintaan.
Menurutnya, peningkatan produktivitas petani lokal harus berjalan beriringan dengan dukungan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, termasuk memastikan kecukupan uang rupiah di wilayah Papua Pegunungan.
Bank Indonesia, kata Warsono, terus menjaga ketersediaan uang rupiah dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat sehingga dapat diserap secara optimal untuk mendukung pergerakan ekonomi daerah.
Selain itu, penguatan kapasitas dan kompetensi petani serta TPID juga terus didorong melalui berbagai program dan sinergi bersama pemerintah daerah maupun mitra kerja.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Jayawijaya Atenius Murip dan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Lukas Waika.
Keduanya menyambut baik pelaksanaan HLM dan Capacity Building TPID sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam mengendalikan inflasi, khususnya di Kabupaten Jayawijaya yang menjadi salah satu daerah yang menjadi cakupan pencatatan Indeks Harga Konsumen (IHK) oleh BPS.
Penguatan sinergi antara TPID dengan lembaga dan instansi terkait dinilai penting untuk memastikan kecukupan pasokan pangan lokal sekaligus menjaga stabilitas permintaan masyarakat.
Salah satu langkah yang didorong adalah meningkatkan kemandirian pangan lokal, sehingga kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada komoditas yang didatangkan dari luar Jayawijaya.
Mengusung tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Mendukung Kemandirian Pangan di Papua Pegunungan”, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi.
BPS Kabupaten Jayawijaya memaparkan perkembangan indikator harga dan inflasi daerah. Sementara itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyampaikan perkembangan realisasi APBD serta potensi pembiayaan yang dapat mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
Narasumber dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Wamena turut memberikan pemaparan mengenai perkembangan cuaca dan iklim serta langkah mitigasi terhadap dampak El Niño yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan pangan.
Sementara itu, petani muda Panus Hilapok memberikan edukasi mengenai pentingnya regenerasi petani, khususnya dengan mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
Menurutnya, keterlibatan anak muda dalam pertanian menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan memperkuat kemandirian pangan masyarakat Papua Pegunungan.
Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan para mitra kerja diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun sistem pangan lokal yang lebih kuat, sehingga Papua Pegunungan mampu mencapai inflasi yang rendah dan stabil serta memiliki ketahanan pangan yang semakin mandiri dan berkelanjutan.










