Distrik Mimika Baru Jalankan Program 17 MIRU Tuntas Tanah

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 21 Agustus 2026 - 11:42 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIMIKA, — Pemerintah Distrik Mimika Baru mulai menjalankan program MIRU Tuntas Tanah tahap pertama dengan membatasi maksimal 17 usulan warga dari setiap Rukun Tetangga (RT).

Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Distrik Mimika Baru, Timika, Papua Tengah, Jumat (21/8/2026), mengatakan angka 17 dipilih sebagai bagian dari semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus untuk memastikan proses verifikasi berjalan terukur dan berkualitas.

“Untuk tahap pertama ini, kami batasi maksimal 17 usulan dari setiap RT. Selain menjadi semangat dalam bulan kemerdekaan, secara teknis ini supaya prosesnya terukur. Kami tidak ingin menerima sebanyak-banyaknya, tetapi verifikasinya tidak berkualitas,” jelas Merlyn.

Ia mengatakan, program MIRU Tuntas Tanah didorong karena masih banyak warga yang telah lama tinggal dan menguasai suatu lahan, namun belum memiliki alas hak atau dokumen administrasi tanah yang memadai.

Kondisi tersebut, menurut Merlyn, berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari apabila ada pihak lain yang mengurus dokumen atas tanah yang selama ini ditempati atau dikuasai masyarakat.

Karena itu, Distrik Mimika Baru ingin membantu masyarakat menyelesaikan persoalan administrasi pertanahan secara bertahap, terukur dan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Baca Juga :  Freeport Gandeng Empat Perguruan Tinggi, Perluas Akses Pendidikan Anak Papua

Dalam tahap awal, setiap RT diminta mendata maksimal 17 warga yang membutuhkan pengurusan dokumen tanah. RT juga akan memberikan rekomendasi sebagai bentuk tanggung jawab atas kebenaran data dan riwayat penguasaan tanah warga yang diusulkan.

Warga yang diusulkan kemudian menyerahkan data kepada kelurahan untuk dilakukan verifikasi awal. Selanjutnya, tim dari distrik bersama perwakilan kelurahan akan melakukan verifikasi lapangan.

“Di distrik ada tim, bersama satu orang di kelurahan. Kita turun satu kali langsung satu RT. Satu RT selesai, suratnya selesai, kemudian kami antar kembali dan serahkan kepada RT-nya,” ungkapnya.

Menurut Merlyn, pola tersebut dibuat agar proses pengurusan dapat dilakukan secara efisien sekaligus memastikan kondisi tanah dan riwayat penguasaannya benar-benar diketahui di lapangan.

Ia juga menegaskan bahwa program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat tanpa biaya atau nol rupiah pada proses yang menjadi kewenangan pemerintah distrik.

Untuk tahap pertama, program MIRU Tuntas Tanah ditargetkan berlangsung sekitar tiga bulan. Sebelum pelaksanaan teknis dimulai, pihak distrik telah menyampaikan surat kepada kelurahan dan akan menggelar rapat teknis bersama kelurahan untuk memastikan mekanisme pelaksanaan.

Terkait persyaratan, Merlyn menjelaskan warga dapat menyiapkan dokumen yang dimiliki, seperti dokumen hak garap atau bukti jual beli apabila tersedia, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, diperlukan rekomendasi dari RT setempat.

Baca Juga :  Personel Satgas Humas Damai Cartenz-2025 Berbagi Keceriaan dengan Anak-Anak di Distrik Mulia, Puncak Jaya

“Kalau misalnya dia punya dokumen hak garap dari orang pertama yang dia beli, bisa disiapkan. Ataukah kalau tidak ada, mungkin kuitansi jual belinya. KTP juga bisa. Nanti petugas yang membuat sisanya,” katanya.

Merlyn menambahkan, program ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa pengurusan alas hak atau dokumen tanah selalu membutuhkan biaya besar.

“Target yang pertama adalah perubahan mindset di masyarakat, bahwa mengurus surat alas atau surat tanah itu mahal,” ujarnya.

Ia menegaskan, program MIRU Tuntas Tanah yang dilakukan distrik merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat dalam proses administrasi dan penataan pertanahan. Untuk urusan yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak distrik akan berupaya membangun koordinasi dan menghubungkan proses tersebut sesuai kewenangan masing-masing.

Dengan pembatasan 17 usulan per RT pada tahap pertama, Distrik Mimika Baru berharap proses verifikasi dapat dilakukan secara maksimal sehingga persoalan administrasi tanah masyarakat dapat diselesaikan secara bertahap dan memberikan kepastian bagi warga.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru