Transformasi Kementerian ATR/BPN, 10 Kantah Mulai Terapkan Sistem Organisasi Berbasis Wilayah untuk Percepat Pelayanan bagi Masyarakat

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 19 Agustus 2026 - 16:16 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerapkan perubahan struktur organisasi Kantor Pertanahan (Kantah) dari pendekatan sektoral atau tematik menjadi berbasis wilayah. Perubahan mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari transformasi organisasi untuk mempercepat pelayanan dan mendorong penanganan persoalan pertanahan yang lebih terintegrasi di daerah.

“Model organisasi kita ubah dari yang semulanya terkotak-kotak, ada seksi pengukuran, ada seksi penetapan hak, seksi penataan, seksi pengadaan tanah, seksi sengketa, sekarang tidak model begitu. Seksi satu, membawahi lingkungan kewilayahan kecamatan sehingga Kepala Seksi (Kasi) bertanggung jawab penuh terhadap administrasi pertanahan dan situasi pertanahan di wilayahnya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid saat Launching Transformasi Layanan dan Organisasi, di Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/08/2026).

Menurut Menteri Nusron, perubahan tersebut tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga cara kerja jajaran di Kantah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Ini cara untuk mempercepat layanan, baik pengukuran, penetapan hak, maupun peralihan hak, serta cara cepat untuk mendeteksi persoalan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Dewan Perwakilan Rakyat Papua Desak Penjabat Gubernur Papua Batalkan Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Dengan sistem organisasi berbasis wilayah, penanganan persoalan pertanahan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat karena jajaran Kantah memiliki pemahaman yang lebih utuh terhadap karakteristik dan kondisi wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Pendekatan ini sekaligus mendorong pelayanan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) baru pada tahap awal dilakukan di 10 Kantah, yaitu Kantah Kota Medan, Kota Denpasar, Kabupaten Sidoarjo, Kota Tangerang, Kota Balikpapan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Gresik, Kabupaten Demak, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Bandung.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyatakan bahwa transformasi organisasi ini memiliki landasan regulasi yang kuat. Salah satunya melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2026 tentang Tipologi Kantor Pertanahan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 561.

Selain itu, telah diterbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 563.

Baca Juga :  Serahkan DIPA, Kapolres Hari; Transparansi dan Akutanbilitas Adalah Kunci Utama Kelola Anggaran

Kedua regulasi tersebut menjadi landasan dalam penataan kelembagaan dan penerapan organisasi berbasis wilayah. Dengan fondasi tersebut, perubahan struktur di tingkat Kantah dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah, termasuk dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, serta alur kerja pelayanan.

“Melalui transformasi organisasi berbasis wilayah, Kementerian ATR/BPN mendorong Kantah untuk bekerja lebih dekat dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Perubahan ini diharapkan dapat menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap berbagai persoalan pertanahan di daerah,” kata Dalu Agung Darmawan. (MW/JR)

KementerianATRBPN

MelayaniProfesionalTerpercaya

MajuDanModern

MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru