LBH Papua Justice & Peace Desak Disnaker Kota Jayapura Segera Terbitkan Anjuran Perselisihan Ita Yulianti

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 05:28 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Reportasepapua, Jayapura – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Justice & Peace mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Jayapura segera menerbitkan dan menyampaikan anjuran tertulis dalam perselisihan hubungan industrial antara pekerja Ita Yulianti dengan PT mnj Cabang Jayapura.

Desakan tersebut disampaikan LBH Papua Justice & Peace melalui surat resmi kepada Kepala Disnaker Kota Jayapura pada 14 Agustus 2026. Surat itu dikirim setelah proses bipartit maupun mediasi antara pekerja dan perusahaan tidak menemukan titik temu.

Sebelumnya, pihak pekerja telah mengajukan permohonan pencatatan dan mediasi ke Disnaker Kota Jayapura pada 4 Juni 2026. Langkah tersebut ditempuh setelah dua kali perundingan bipartit, masing-masing pada 30 April dan 22 Mei 2026, tidak menghasilkan kesepakatan.

Proses mediasi kemudian digelar pada 11, 17, dan 25 Juni 2026 dengan Mediator Disnaker Kota Jayapura, Michael Awi. Dalam mediasi terakhir pada 25 Juni 2026, mediator menyatakan proses mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak dan menyampaikan akan menerbitkan anjuran.

Ketua LBH Papua Justice & Peace, Yuliyanto, S.H., M.H., mengatakan pihaknya menghormati proses yang telah berjalan di Disnaker. Namun, setelah mediasi dinyatakan gagal, pekerja membutuhkan kepastian mengenai tindak lanjut berupa anjuran tertulis.

“Kami menghormati proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja. Namun setelah mediasi dinyatakan gagal, anjuran tertulis tidak boleh dibiarkan menggantung. Pekerja membutuhkan kepastian hukum agar dapat menentukan langkah hukum berikutnya,” tegas Yuliyanto.

Baca Juga :  LBH Jakarta Justice Dampingi Dua Warga dalam Dugaan Pemaksaan Saat Penagihan Utang

Menurut LBH Papua Justice & Peace, belum adanya kejelasan mengenai anjuran sejak 25 Juni 2026 berpotensi menghambat akses pekerja terhadap penyelesaian perselisihan secara adil dan cepat.

Anjuran tertulis dan/atau risalah mediasi merupakan dokumen penting dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk sebagai bagian dari proses apabila pihak pekerja hendak menempuh langkah hukum selanjutnya melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

LBH Papua Justice & Peace juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam ketentuan tersebut, apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator mengeluarkan anjuran tertulis kepada para pihak.

Dalam perkara ini, pihak pekerja tetap meminta agar hak-hak Ita Yulianti dipenuhi, termasuk pembayaran sisa kontrak selama empat bulan gaji, gaji bulan April yang belum dibayarkan, serta upah proses.

LBH Papua Justice & Peace menegaskan proses administrasi mediasi tidak semestinya menjadi hambatan baru bagi pekerja untuk memperoleh kepastian hukum.

Melalui surat yang disampaikan pada 14 Agustus 2026, LBH Papua Justice & Peace meminta Kepala Disnaker Kota Jayapura segera memastikan penerbitan dan penyampaian anjuran tertulis maupun risalah mediasi kepada para pihak.

Baca Juga :  Tokoh Pemuda Tanah Tabi Ajak Generasi Muda Dukung Upaya Damai dan Penegakan Hukum di Papua

Jika terdapat hambatan administratif atau alasan lain yang menyebabkan anjuran belum diterbitkan, LBH Papua Justice & Peace meminta Disnaker memberikan penjelasan secara tertulis kepada pihak pekerja.

“Kami meminta Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura memberi kepastian. Yang diminta bukan sesuatu di luar prosedur, melainkan dokumen resmi hasil proses mediasi yang memang menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial,” ujar Yuliyanto.

LBH Papua Justice & Peace menyatakan akan menunggu tanggapan resmi dari Disnaker Kota Jayapura. Apabila belum terdapat kejelasan, lembaga tersebut mempertimbangkan langkah administratif dan hukum lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak Ita Yulianti sebagai pekerja.

Kronologi Perselisihan

  • 30 April 2026: Perundingan bipartit pertama antara pekerja dan Perusahaan tidak mencapai kesepakatan.
  • 22 Mei 2026: Perundingan bipartit kedua kembali tidak menemukan titik temu.
  • 4 Juni 2026: Kuasa hukum Ita Yulianti mengajukan permohonan pencatatan dan mediasi ke Disnaker Kota Jayapura.
  • 11 Juni 2026: Mediasi pertama dilaksanakan.
  • 17 Juni 2026: Mediasi kedua dilaksanakan.
  • 25 Juni 2026: Mediasi ketiga dinyatakan gagal dan mediator menyampaikan akan memberikan anjuran.
  • 14 Agustus 2026: LBH Papua Justice & Peace mengirimkan surat kepada Kepala Disnaker Kota Jayapura untuk meminta kejelasan tindak lanjut penerbitan anjuran.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru