Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua menerima laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook yang diajukan oleh seorang wartawan, Stevanus Dumbon.
Laporan tersebut diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Papua dan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STTLP/113/VIII/2026/SPKT/POLDA PAPUA tertanggal 4 Agustus 2026.
Dalam pelaporannya, Stevanus Dumbon didampingi oleh Advokat Emma Wanggai, S.H., dari LBH Papua Justice & Peace selaku kuasa pendamping hukum.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam laporan polisi, perkara tersebut bermula dari sebuah diskusi di media sosial Facebook mengenai sejarah asal-usul masyarakat Sentani. Pelapor menduga akun Facebook bernama “Putra Papua” mengunggah komentar yang berisi penghinaan, umpatan, serta tuduhan yang dinilai menyerang kehormatan dan nama baiknya.
Atas dugaan tersebut, pelapor memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Polda Papua agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pendamping hukum pelapor, Emma Wanggai, S.H., mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila merasa dirugikan akibat dugaan pencemaran nama baik.
“Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan berharap penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Papua dapat menangani perkara ini secara profesional, objektif, serta berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
LBH Papua Justice & Peace juga menegaskan bahwa pihaknya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Menurutnya, diterimanya laporan polisi oleh SPKT merupakan awal dari proses hukum dan belum dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi tindak pidana.
Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam laporan maupun dari Direktorat Reserse Siber Polda Papua terkait perkembangan penanganan perkara tersebut.










