Mamberamo Tengah, Reportase Papua – Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan wanprestasi dalam perkara pembayaran pekerjaan rehabilitasi berat SD Negeri Ilugwa, Distrik Ilugwa. Putusan tersebut mewajibkan Bupati Mamberamo Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Tengah membayar kerugian materiil sebesar Rp311.171.000 kepada CV Pumarino.
Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 26/PDT/2026/PT JAP tertanggal 27 Juli 2026. Amar putusan itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Wmn yang sebelumnya telah memenangkan gugatan CV Pumarino.
Kuasa hukum CV Pumarino dari Kantor Yuliyanto & Associates menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura memberikan kepastian hukum setelah kliennya menunggu selama 16 tahun agar hak pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.
Menurut kuasa hukum, majelis hakim menyatakan pemerintah daerah terbukti melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada CV Pumarino. Meski gugatan terkait bunga dan biaya perkara tidak dikabulkan, pihaknya mengaku puas karena pokok tuntutan pembayaran telah diakomodasi dalam putusan.
Pihak kuasa hukum juga meminta Bupati Mamberamo Tengah tidak menempuh upaya kasasi dan segera menyiapkan anggaran untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pada tingkat banding.
Selain perkara CV Pumarino, kuasa hukum menyebut masih terdapat perkara lain dengan substansi serupa, yakni perkara Nomor 10/Pdt.G/2025 yang diajukan CV Sirindu Rindu dan perkara Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Wmn yang diajukan PT Kamang Wijaya Persada. Mereka berharap seluruh kewajiban pembayaran kepada para kontraktor dapat segera diselesaikan.
Dalam pernyataannya, kuasa hukum juga meminta Kejaksaan Negeri Jayawijaya menindaklanjuti fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Menurut mereka, apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan anggaran, hal tersebut perlu diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah terkait putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut maupun kemungkinan langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh.










