Jayapura – Pengadilan Negeri (PN) Jayapura mengabulkan gugatan sederhana yang diajukan Ny. Ahfad Marini terhadap NS dalam perkara wanprestasi. Putusan tersebut tertuang dalam Nomor 12/Pdt.G.S/2026/PN Jap yang dibacakan pada 23 Juli 2026.
Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan tergugat terbukti melakukan wanprestasi atau cidera janji atas perjanjian yang telah disepakati bersama. Pengadilan menghukum tergugat untuk membayar uang sebesar Rp150.000.000 kepada penggugat serta mengembalikan 35 gram logam mulia milik penggugat.
Kuasa Hukum Penggugat, Yuliyanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa selama proses persidangan tergugat beberapa kali tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Setelah pihak penggugat mengajukan keberatan, pada agenda pemeriksaan saksi kedua belah pihak akhirnya hadir langsung di persidangan sebagaimana diatur dalam mekanisme gugatan sederhana.
Menurut Yuliyanto, ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019, yang pada prinsipnya mewajibkan para pihak hadir langsung di persidangan guna mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
Dalam persidangan terungkap bahwa tergugat menerima pinjaman berupa uang tunai dan 35 gram logam mulia berdasarkan perjanjian yang dibuat para pihak. Namun hingga gugatan diajukan, kewajiban tersebut belum dipenuhi.
Majelis hakim mempertimbangkan sejumlah alat bukti yang diajukan penggugat, di antaranya perjanjian para pihak, bukti transfer, bukti penyerahan logam mulia, percakapan, surat somasi, serta keterangan saksi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan gugatan penggugat.
Menanggapi putusan tersebut, Yuliyanto menyampaikan bahwa putusan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat.
“Putusan ini menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipenuhi dengan itikad baik. Pengadilan telah memberikan kepastian hukum bahwa pihak yang mengingkari kewajibannya harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. Kami berharap putusan ini dilaksanakan secara sukarela tanpa perlu dilakukan upaya eksekusi,” kata Yuliyanto.
Ia menambahkan, putusan tersebut diharapkan menjadi pengingat bahwa setiap hubungan utang-piutang yang dituangkan dalam suatu perjanjian memiliki konsekuensi hukum dan wajib dipenuhi oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.










