
Jayapura – Sidang lanjutan praperadilan perkara Nomor 4/Pid.Pra/2026/PN.Jap kembali digelar di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu (8/7/2026), dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak pemohon.
Sidang dipimpin Hakim Tunggal Rivai Rasid Tukuboya, S.H., dan berlangsung sekitar lima jam, mulai pukul 13.30 WIT hingga 18.30 WIT. Dalam persidangan tersebut, dua orang ahli memberikan keterangan secara daring dan terpisah, yakni Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CM., CLA, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Hasanuddin, serta Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam keterangannya, Ahli Hukum Pidana menjelaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diperoleh melalui proses penyidikan sesuai ketentuan hukum, serta tetap menjamin prinsip due process of law.
Ia juga menerangkan bahwa penetapan tersangka tanpa pemeriksaan terhadap calon tersangka, tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai ketentuan, atau berdasarkan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, berpotensi menimbulkan konsekuensi cacat yuridis terhadap penetapan tersangka tersebut.
Sementara itu, Ahli Hukum Administrasi Negara menyampaikan bahwa cacat administrasi, perbedaan format dokumen, ketidaklengkapan data, maupun perbedaan penilaian terhadap status aset tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pemalsuan surat.
Selain itu, ia menegaskan bahwa tindakan pejabat pemerintahan perlu lebih dahulu dinilai dari aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebelum dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana.
Menurutnya, pertanggungjawaban pribadi seorang pejabat baru dapat dibebankan apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang dilakukan di luar kewenangan jabatan.
Melalui keterangan kedua ahli tersebut, pihak pemohon menilai proses penetapan tersangka dalam perkara ini perlu diuji secara cermat, baik dari perspektif hukum acara pidana maupun hukum administrasi pemerintahan.
Pemohon berpendapat pengujian tersebut diperlukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, kecermatan, perlindungan hak warga negara, serta menjunjung tinggi prinsip due process of law.
SIDANG PRAPERADILAN TERUS BERJALAN !
REPORTASEPAPUA, Jayapura – Pengadilan Negeri Jayapura menggelar sidang praperadilan perkara Nomor 4/Pid.Pra/2026/PN Jap yang diajukan oleh tersangka Ludya Eruleke Logo melalui tim kuasa hukumnya, Selasa (7/7/2026). Sidang dipimpin hakim tunggal Rivai Rasyid Tukuboya dengan agenda penyerahan bukti surat dari pihak pemohon dan termohon.
Kuasa hukum pemohon, Yuliyanto, SH, MH, didampingi Max Sujadi Mallu, SH, mengatakan sidang akan dilanjutkan pada Rabu (8/7/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIT.
Menurut Yuliyanto, dalam persidangan ditemukan sejumlah dokumen yang diajukan sebagai bukti, termasuk surat yang disebut sebagai dokumen asli namun ternyata berupa fotokopi.
“Surat-surat yang diajukan menjadi bagian dari pembuktian kami sebagai pemohon terkait keberatan atas penetapan tersangka, sementara pihak termohon menunjukkan dokumen-dokumen sejak proses penyelidikan hingga penetapan tersangka,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh bukti surat tersebut akan dikonfirmasi melalui keterangan saksi fakta maupun saksi ahli dalam sidang lanjutan. Sementara itu, pihak termohon dari Polda Papua disebut hanya akan menghadirkan satu orang saksi.
Di sisi lain, tim kuasa hukum Ludya Eruleke Logo menilai jawaban termohon dalam perkara praperadilan justru mempertegas pentingnya pengujian terhadap legalitas penetapan tersangka dan tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik.
Dalam jawaban tertanggal 6 Juli 2026, termohon meminta majelis hakim menolak permohonan praperadilan, menyatakan penetapan Ludya Eruleke Logo sebagai tersangka sah, serta menyatakan penyitaan barang bukti telah sesuai hukum.
Namun, kuasa hukum menegaskan bahwa praperadilan bukan bertujuan menghindari proses pidana, melainkan menguji apakah penyidik telah memenuhi prosedur hukum sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Mereka menilai termohon lebih banyak menyampaikan dokumen administratif penyidikan, seperti surat perintah, berita acara pemeriksaan, pemanggilan saksi, keterangan ahli hingga penyitaan. Padahal, menurut mereka, inti praperadilan adalah menguji apakah telah tersedia minimal dua alat bukti yang sah sebelum penetapan tersangka dilakukan.
Selain itu, kuasa hukum juga menyoroti belum jelasnya objek surat yang diduga dipalsukan. Dalam perkara tersebut disebutkan dua surat pemberitahuan Bupati Jayawijaya dengan nomor berbeda, namun belum dijelaskan secara rinci surat mana yang menjadi objek dugaan pemalsuan serta bagian mana yang dianggap tidak asli.
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan permohonan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap laptop yang baru diajukan setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Menurut mereka, bukti yang diperoleh setelah penetapan tersangka tidak dapat digunakan untuk membenarkan penetapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Selain penetapan tersangka, legalitas penyitaan satu unit laptop milik pemohon juga menjadi salah satu objek yang dimohonkan untuk diuji. Kuasa hukum menilai penyidik harus dapat membuktikan alasan keadaan mendesak yang dijadikan dasar penyitaan, termasuk prosedur penyitaan, berita acara, saksi, tanda terima, hingga rantai penguasaan barang bukti.
Dalam permohonannya, kuasa hukum meminta hakim praperadilan menguji secara objektif apakah sebelum penetapan tersangka telah terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah, apakah objek dugaan pemalsuan telah jelas, serta apakah penyitaan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
“Klien kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, praperadilan diajukan sebagai mekanisme untuk memastikan proses penegakan hukum berlangsung secara adil, transparan, profesional, dan tetap menjunjung prinsip due process of law,” Ungkap Yuliyanto SH MH saat diwawancarai oleh media.











