Manokwari – Rixon Hendratnoputra mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari atas belum diberikannya salinan warkah tanah yang dimohonkannya terkait Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00027, 00028, dan 00029 di Kelurahan Masyepi, Kecamatan Manokwari Selatan.
Keberatan tersebut diajukan setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari menerbitkan surat Nomor 526/92.02.MP.01.02/VI/2026 tertanggal 25 Juni 2026 tentang jawaban permohonan salinan warkah. Dalam surat tersebut, kantor pertanahan menyatakan belum dapat memberikan salinan dokumen karena berkaitan dengan objek yang sedang menjadi sengketa di pengadilan, sementara kantor pertanahan berkedudukan sebagai turut tergugat dalam perkara tersebut.
Rixon menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, menurutnya, keberadaan perkara di pengadilan tidak serta-merta menjadi alasan untuk menutup akses informasi publik tanpa penjelasan yang jelas mengenai dasar hukumnya.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, alasan adanya perkara pengadilan tidak semestinya menutup akses informasi tanpa penjelasan yang terang, spesifik, dan dapat diuji. Yang kami minta adalah transparansi atas dokumen pertanahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan hukum kami,” ujar Rixon Selasa (7/7/2026).
Menurut Rixon, jawaban yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari belum menjelaskan secara rinci informasi mana yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik, bagaimana hasil uji konsekuensi dilakukan, maupun alasan mengapa seluruh salinan warkah tidak dapat diberikan.
Ia juga meminta agar apabila memang terdapat bagian dokumen yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hanya bagian tersebut yang disamarkan, sementara informasi lainnya tetap diberikan kepada pemohon.
“Bila memang ada bagian tertentu yang menurut hukum harus dikecualikan, kami meminta agar bagian itu saja yang disamarkan. Informasi lain yang tidak mengganggu proses perkara seharusnya tetap dapat diberikan. Keterbukaan informasi justru penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap administrasi pertanahan,” katanya.
Rixon menegaskan bahwa pengajuan keberatan merupakan mekanisme administratif yang diatur dalam ketentuan keterbukaan informasi publik dan bukan bertujuan mengganggu proses persidangan yang sedang berjalan.
Melalui keberatan tersebut, ia meminta Atasan PPID sekaligus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari untuk meninjau kembali jawaban sebelumnya, menjelaskan secara tertulis dasar hukum pengecualian informasi beserta hasil uji konsekuensinya, serta memberikan salinan warkah yang dimohonkan atau setidaknya salinan sebagian dengan pengaburan pada bagian yang memang dikecualikan.
Selain itu, Rixon juga berharap pelayanan informasi pertanahan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tidak menunda hak pemohon informasi secara tidak proporsional.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan sesuai hukum. Administrasi pertanahan menyangkut kepastian hak warga, sehingga informasi yang relevan tidak boleh tertutup tanpa alasan yang jelas dan terukur,” tutupnya.
Sebelumnya, melalui surat Nomor 526/92.02.MP.01.02/VI/2026 tertanggal 25 Juni 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari menyatakan belum dapat memberikan salinan warkah karena dokumen yang dimohonkan berkaitan dengan objek perkara yang sedang diperiksa di pengadilan.










