REPORTASEPAPUA, JAYAPURA – Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA menggelar sidang perdana permohonan praperadilan yang diajukan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya, Ludya Eruleke Logo, S.STP., M.Si., terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Papua.
Permohonan praperadilan tersebut didaftarkan dengan Nomor Perkara 4/Pid.Pra/2026/PN Jap dan diperiksa oleh Hakim Tunggal Rivai Rasid Tukuboya, S.H.
Permohonan diajukan melalui tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Yuliyanto & Associates terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Papua.
Dalam persidangan perdana yang digelar itu, pihak termohon diwakili tim kuasa hukum dari Polda Papua, sedangkan pihak pemohon didampingi sejumlah kuasa hukum, di antaranya Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Max Sujadi Mallu, S.H., Hermalina Wanggai, S.H., Agatha CSA, S.H., M.H., serta Yuliyanto, S.H., M.H.
Menurut kuasa hukum pemohon, permohonan praperadilan diajukan karena penetapan tersangka terhadap Ludya Eruleke Logo dinilai belum memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Tim kuasa hukum juga menilai objek surat yang diduga palsu belum dijelaskan secara rinci, sementara tindakan penyitaan dan pemeriksaan surat perlu diuji keabsahannya melalui mekanisme praperadilan.
Dalam keterangannya, kuasa hukum berpendapat bahwa penyidik dalam perkara dugaan pemalsuan surat tidak hanya harus membuktikan adanya perbuatan atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu dokumen, tetapi juga harus membuktikan adanya unsur kesengajaan atau mens rea, yakni apakah tersangka mengetahui surat tersebut palsu dan dengan sengaja menggunakannya seolah-olah benar.
Kuasa hukum pemohon, Yuliyanto SH MH , mengatakan pihaknya memilih untuk tidak mengajukan replik setelah menerima jawaban dari termohon agar proses persidangan yang memiliki batas waktu singkat dapat langsung memasuki tahap pembuktian.
“Kami akan langsung mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan ahli pidana agar pokok persoalan segera diperiksa oleh hakim. Yang ingin diuji adalah apakah penetapan tersangka telah didasarkan pada dua alat bukti yang sah, apakah objek surat yang diduga palsu telah jelas, apakah prosedur penyitaan dan pemeriksaan surat telah sesuai hukum, serta apakah terdapat pembuktian mengenai unsur niat jahat,” ujar Yuliyanto SH MH saat diwawancarai media.
Menurut tim kuasa hukum, perkara tersebut juga berkaitan dengan tindakan administrasi pemerintahan dalam rangka pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada saat itu. Karena itu, mereka berpendapat tindakan kedinasan tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian yang kuat dan sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, kuasa hukum menyebut perkara tersebut memiliki keterkaitan dengan sengketa perdata mengenai objek tanah di Jalan Bhayangkara, Wamena, yang menurut mereka telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung. Atas dasar itu, mereka meminta agar proses pidana tidak dijadikan sarana untuk menghidupkan kembali sengketa perdata yang telah selesai.
Usai sidang perdana, agenda persidangan berikutnya adalah pembuktian dari pihak pemohon melalui pengajuan alat bukti surat dan keterangan ahli pidana.










