Ditetapkan Tersangka oleh Polda Papua, Kepala Dinas Perumahan Kab. Jayawijaya Resmi Ajukan Praperadilan

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 5 Juli 2026 - 11:00 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam persidangan, pihak Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya, antara lain Parasian Gultom, S.I.K., M.H., Salman Tuharea, S.H., Friska, S.H., Demianus D., S.H., Wahdia Saleh, S.H., M.H., Mirwan, S.H., dan Dedy, S.I.K., M.H. Sementara itu, pihak Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, antara lain Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Max Sujadi Mallu, S.H., Hermalina Wanggai, S.H., dan Agatha CSA, S.H., M.H.

Dalam persidangan, pihak Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya, antara lain Parasian Gultom, S.I.K., M.H., Salman Tuharea, S.H., Friska, S.H., Demianus D., S.H., Wahdia Saleh, S.H., M.H., Mirwan, S.H., dan Dedy, S.I.K., M.H. Sementara itu, pihak Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, antara lain Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Max Sujadi Mallu, S.H., Hermalina Wanggai, S.H., dan Agatha CSA, S.H., M.H.

REPORTASEPAPUA, JAYAPURA – Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA menggelar sidang perdana permohonan praperadilan yang diajukan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya, Ludya Eruleke Logo, S.STP., M.Si., terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Papua.

Permohonan praperadilan tersebut didaftarkan dengan Nomor Perkara 4/Pid.Pra/2026/PN Jap dan diperiksa oleh Hakim Tunggal Rivai Rasid Tukuboya, S.H.

Permohonan diajukan melalui tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Yuliyanto & Associates terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Papua.

Dalam persidangan perdana yang digelar itu, pihak termohon diwakili tim kuasa hukum dari Polda Papua, sedangkan pihak pemohon didampingi sejumlah kuasa hukum, di antaranya Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Max Sujadi Mallu, S.H., Hermalina Wanggai, S.H., Agatha CSA, S.H., M.H., serta Yuliyanto, S.H., M.H.

Menurut kuasa hukum pemohon, permohonan praperadilan diajukan karena penetapan tersangka terhadap Ludya Eruleke Logo dinilai belum memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Tim kuasa hukum juga menilai objek surat yang diduga palsu belum dijelaskan secara rinci, sementara tindakan penyitaan dan pemeriksaan surat perlu diuji keabsahannya melalui mekanisme praperadilan.

Baca Juga :  Satgas Damai Cartenz Terima Apresiasi dari Tokoh Masyarakat Papua

Dalam keterangannya, kuasa hukum berpendapat bahwa penyidik dalam perkara dugaan pemalsuan surat tidak hanya harus membuktikan adanya perbuatan atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu dokumen, tetapi juga harus membuktikan adanya unsur kesengajaan atau mens rea, yakni apakah tersangka mengetahui surat tersebut palsu dan dengan sengaja menggunakannya seolah-olah benar.

Kuasa hukum pemohon, Yuliyanto SH MH , mengatakan pihaknya memilih untuk tidak mengajukan replik setelah menerima jawaban dari termohon agar proses persidangan yang memiliki batas waktu singkat dapat langsung memasuki tahap pembuktian.

“Kami akan langsung mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan ahli pidana agar pokok persoalan segera diperiksa oleh hakim. Yang ingin diuji adalah apakah penetapan tersangka telah didasarkan pada dua alat bukti yang sah, apakah objek surat yang diduga palsu telah jelas, apakah prosedur penyitaan dan pemeriksaan surat telah sesuai hukum, serta apakah terdapat pembuktian mengenai unsur niat jahat,” ujar Yuliyanto SH MH saat diwawancarai media.

Baca Juga :  BTM Hadiri Safari Ramadan di Masjid Pasar Youtefa

Menurut tim kuasa hukum, perkara tersebut juga berkaitan dengan tindakan administrasi pemerintahan dalam rangka pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada saat itu. Karena itu, mereka berpendapat tindakan kedinasan tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian yang kuat dan sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, kuasa hukum menyebut perkara tersebut memiliki keterkaitan dengan sengketa perdata mengenai objek tanah di Jalan Bhayangkara, Wamena, yang menurut mereka telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung. Atas dasar itu, mereka meminta agar proses pidana tidak dijadikan sarana untuk menghidupkan kembali sengketa perdata yang telah selesai.

Usai sidang perdana, agenda persidangan berikutnya adalah pembuktian dari pihak pemohon melalui pengajuan alat bukti surat dan keterangan ahli pidana.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 185 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru