JAYAPURA – Perekonomian wilayah Papua dan empat Daerah Otonomi Baru (DOB) mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada triwulan I 2026. Meski masih mengalami kontraksi, perlambatan ekonomi tidak sedalam periode sebelumnya berkat membaiknya produksi sektor pertambangan dan meningkatnya aktivitas ekonomi non-tambang.
Berdasarkan laporan perkembangan ekonomi daerah, kontraksi ekonomi terutama masih dipengaruhi oleh kinerja Provinsi Papua Tengah yang mencatat pertumbuhan negatif sebesar -8,38 persen (year on year/yoy). Meski demikian, angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan triwulan IV 2025 yang terkontraksi hingga -35,59 persen (yoy).
Perbaikan tersebut didorong oleh kembali meningkatnya produksi tambang setelah sebelumnya sempat terganggu akibat penghentian operasional di sejumlah blok produksi. Selain sektor pertambangan, lapangan usaha konstruksi serta perdagangan besar dan eceran juga mencatat peningkatan dan membantu menahan kontraksi ekonomi yang lebih dalam.
Dari sisi pengeluaran, pelemahan ekonomi masih dipengaruhi menurunnya ekspor akibat berakhirnya kebijakan relaksasi ekspor serta kontraksi perdagangan antar daerah. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya sehingga turut menopang aktivitas ekonomi.
Inflasi Meningkat
Di sisi lain, inflasi di Papua dan DOB mengalami peningkatan pada triwulan I 2026. Kenaikan harga dipicu oleh gejolak geopolitik global, meningkatnya permintaan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, serta kondisi cuaca yang kurang mendukung sehingga menekan produksi pangan lokal.
Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi antara lain emas perhiasan serta berbagai komoditas hortikultura.
Untuk mengendalikan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat program peningkatan kapasitas petani menghadapi perubahan cuaca sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal agar pasokan tetap terjaga.
Stabilitas Perbankan Tetap Terjaga
Di sektor keuangan, kondisi perbankan di Papua dan DOB dinilai masih stabil. Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 2,67 persen, masih berada di bawah ambang batas aman lima persen.
Penyaluran kredit tumbuh 8,83 persen (yoy), meski sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan terutama ditopang kredit investasi yang naik 26,94 persen dan kredit konsumsi sebesar 9,71 persen, terutama dari pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Sementara itu, kredit bagi pelaku UMKM juga mulai menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 0,91 persen (yoy) setelah sebelumnya mengalami kontraksi.
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan juga meningkat 8,42 persen, didorong pertumbuhan simpanan giro dan tabungan, khususnya dari sektor pemerintah.
Transaksi Digital Terus Bertumbuh
Aktivitas transaksi digital di Papua dan DOB juga terus berkembang. Nilai transaksi e-commerce mencapai Rp284,79 miliar atau tumbuh 33,86 persen (yoy).
Sementara transaksi menggunakan QRIS mencapai Rp1,26 triliun dengan pertumbuhan 9,03 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut diikuti peningkatan jumlah merchant QRIS sebesar 17,71 persen.
Di sisi lain, penggunaan kartu kredit melonjak hingga 50,22 persen, sedangkan penggunaan kartu debit mengalami kontraksi sebesar 1,68 persen.
Bank Indonesia juga mencatat aliran uang kartal pada triwulan I 2026 mengalami net inflow sebesar Rp4,21 triliun, berbalik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat net outflow Rp6,43 triliun. Kondisi ini dipengaruhi normalisasi kebutuhan uang tunai setelah periode Natal dan Tahun Baru.
Sektor Pertanian Masih Mendominasi
Dari sisi ketenagakerjaan, struktur ekonomi Papua masih didominasi sektor pertanian, terutama di Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
Di Papua Pegunungan, sebanyak 93,08 persen tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, sementara di Papua Tengah mencapai 75,77 persen.
Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Papua Pegunungan menjadi yang terendah, yakni 1,70 persen, mayoritas tenaga kerja masih bekerja di sektor informal dengan produktivitas yang relatif rendah.
Berdasarkan data BPS September 2025, tingkat kemiskinan di seluruh provinsi Papua masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 8,25 persen. Papua mencatat tingkat kemiskinan terendah sebesar 17,82 persen, sedangkan Papua Tengah masih menjadi yang tertinggi dengan 29,45 persen.
Ekonomi Diproyeksikan Tumbuh Lebih Baik
Memasuki tahun 2026, ekonomi Papua dan DOB diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Perbaikan diperkirakan didorong meningkatnya produksi sektor pertambangan, terutama di Papua Tengah yang diproyeksikan tumbuh pada kisaran 0,8 hingga 1,7 persen, setelah pada 2025 mengalami kontraksi hingga -21,80 persen.
Selain itu, sektor non-tambang diprediksi semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, didukung peningkatan konsumsi masyarakat seiring kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Sementara itu, inflasi di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan diperkirakan tetap berada dalam target nasional 2,5 ± 1 persen, seiring penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.










