PAPTENG, REPORTASEPAPUA – Kapolda Papua Tengah, Jermias Rontini, menyampaikan bahwa penanganan sejumlah persoalan keamanan di Papua Tengah menunjukkan perkembangan positif, baik terkait kasus terhadap almarhum anggota JE maupun penanganan terhadap masyarakat sipil.
Hal itu disampaikan saat ditemui di Amungme Gold Caffe, Timika, Papua Tengah, Selasa (12/5/2026).
Menurut Kapolda, pihak kepolisian telah menindak anggota yang melakukan tindakan di luar kendali melalui mekanisme internal kepolisian. Proses persidangan etik internal tersebut, kata dia, telah selesai dilaksanakan.
“Sudah kita lakukan persidangan secara internal terhadap anggota yang melakukan tindakan di luar prosedur. Prosesnya sudah selesai, tinggal menunggu laporan detail dari kabupaten yang melaksanakan persidangan tersebut,” ujarnya.
Kapolda menjelaskan, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan prosedur penegakan disiplin terhadap anggota yang terbukti melanggar aturan. Namun, untuk rincian hasil sidang internal, dirinya masih menunggu dokumen resmi dari jajaran terkait.
Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas keamanan di wilayah Papua Tengah. Menurutnya, tantangan keamanan di Timika dan sejumlah daerah lain terus berkembang sehingga membutuhkan kolaborasi semua pihak.
“Kita sepakat bahwa pembangunan hanya bisa berjalan jika situasi aman. Keamanan tidak bisa hanya dikerjakan polisi atau TNI sendiri, tetapi membutuhkan kontribusi seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah,” katanya.
Kapolda menilai konflik sosial yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk konflik perang suku di kawasan Kwamki Narama, masih menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan secara bijaksana agar pembangunan dapat berjalan optimal.
Ia mengingatkan bahwa penyelesaian konflik sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang juga memberikan peran besar kepada pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik di masyarakat.
“Kalau konflik-konflik ini bisa diselesaikan dengan baik, maka ketika pemerintah masuk membawa program pembangunan, masyarakat juga akan menerima dengan baik,” ujarnya.
Kapolda juga menyoroti keterbatasan fasilitas kepolisian di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Intan Jaya. Ia menyebut hingga kini Polres Intan Jaya masih menggunakan bangunan Polsek Sugapa untuk operasional pelayanan masyarakat.
Menurutnya, dukungan fasilitas dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar pelayanan keamanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
“Polres Intan Jaya sudah berjalan sekitar tujuh sampai delapan tahun, tetapi masih menggunakan bangunan Polsek Sugapa. Kami berharap pemerintah daerah dapat membantu pembangunan fasilitas kepolisian karena sasaran kami adalah pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan keterbatasan anggaran operasional, termasuk dalam pengiriman kendaraan dinas ke wilayah Intan Jaya yang membutuhkan biaya besar karena akses transportasi yang sulit.
“Kami sangat bersyukur apabila ada bantuan hibah bangunan atau fasilitas dari pemerintah daerah untuk mendukung tugas-tugas kepolisian,” tutupnya.










