Kapolda Papua Tengah Dorong Kolaborasi Pemda dan Aparat Demi Stabilitas Keamanan

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 12 Mei 2026 - 13:49 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAPTENG, REPORTASEPAPUA – Kapolda Papua Tengah, Jermias Rontini, menyampaikan bahwa penanganan sejumlah persoalan keamanan di Papua Tengah menunjukkan perkembangan positif, baik terkait kasus terhadap almarhum anggota JE maupun penanganan terhadap masyarakat sipil.

Hal itu disampaikan saat ditemui di Amungme Gold Caffe, Timika, Papua Tengah, Selasa (12/5/2026).

Menurut Kapolda, pihak kepolisian telah menindak anggota yang melakukan tindakan di luar kendali melalui mekanisme internal kepolisian. Proses persidangan etik internal tersebut, kata dia, telah selesai dilaksanakan.

“Sudah kita lakukan persidangan secara internal terhadap anggota yang melakukan tindakan di luar prosedur. Prosesnya sudah selesai, tinggal menunggu laporan detail dari kabupaten yang melaksanakan persidangan tersebut,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan prosedur penegakan disiplin terhadap anggota yang terbukti melanggar aturan. Namun, untuk rincian hasil sidang internal, dirinya masih menunggu dokumen resmi dari jajaran terkait.

Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas keamanan di wilayah Papua Tengah. Menurutnya, tantangan keamanan di Timika dan sejumlah daerah lain terus berkembang sehingga membutuhkan kolaborasi semua pihak.

Baca Juga :  Aksi Damai Greenpeace dan Pemuda Papua: “Selamatkan Raja Ampat dari Tambang Nikel”

“Kita sepakat bahwa pembangunan hanya bisa berjalan jika situasi aman. Keamanan tidak bisa hanya dikerjakan polisi atau TNI sendiri, tetapi membutuhkan kontribusi seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah,” katanya.

Kapolda menilai konflik sosial yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk konflik perang suku di kawasan Kwamki Narama, masih menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan secara bijaksana agar pembangunan dapat berjalan optimal.

Ia mengingatkan bahwa penyelesaian konflik sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang juga memberikan peran besar kepada pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik di masyarakat.

“Kalau konflik-konflik ini bisa diselesaikan dengan baik, maka ketika pemerintah masuk membawa program pembangunan, masyarakat juga akan menerima dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga :  Kepala Distrik Sentani Tuntut Pertanggungjawaban Dua Rumah Sakit atas Kematian Ibu

Kapolda juga menyoroti keterbatasan fasilitas kepolisian di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Intan Jaya. Ia menyebut hingga kini Polres Intan Jaya masih menggunakan bangunan Polsek Sugapa untuk operasional pelayanan masyarakat.

Menurutnya, dukungan fasilitas dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar pelayanan keamanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

“Polres Intan Jaya sudah berjalan sekitar tujuh sampai delapan tahun, tetapi masih menggunakan bangunan Polsek Sugapa. Kami berharap pemerintah daerah dapat membantu pembangunan fasilitas kepolisian karena sasaran kami adalah pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan keterbatasan anggaran operasional, termasuk dalam pengiriman kendaraan dinas ke wilayah Intan Jaya yang membutuhkan biaya besar karena akses transportasi yang sulit.

“Kami sangat bersyukur apabila ada bantuan hibah bangunan atau fasilitas dari pemerintah daerah untuk mendukung tugas-tugas kepolisian,” tutupnya.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru