Tolak Aksi Penolakan DOB Moni, Warga Lima Distrik Minta Persatuan Dijaga
Timika, Papua Tengah (1/5/2026) – Sejumlah tokoh adat dan pemuda asal lima distrik di Kabupaten Paniai yang berdomisili di Mimika menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait rencana aksi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Moni.
Atas nama Kepala Suku Dumawea, disampaikan bahwa aspirasi terkait pemekaran Kabupaten Moni merupakan suara murni masyarakat akar rumput, bukan kepentingan kelompok tertentu. Mereka menegaskan, perjuangan tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bentuk harapan akan pemerataan pembangunan.
“Kami tidak ingin persoalan ini menimbulkan konflik di antara keluarga besar suku Me dan Moni yang selama ini hidup rukun di Kabupaten Paniai. Pemekaran ini untuk kepentingan bersama,” tegas perwakilan kepala suku saat diwawancarai di Timika.
Tokoh masyarakat lima distrik juga mengecam rencana aksi demonstrasi yang akan digelar oleh oknum mahasiswa di Nabire pada 2 Mei mendatang. Mereka menilai, aksi tersebut tidak mewakili aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
“Kami mengutuk keras oknum yang mengatasnamakan mahasiswa Paniai untuk menolak DOB Moni. Perjuangan ini adalah perjuangan masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pembangunan,” ujar salah satu tokoh intelektual, Felix Songgonau.
Menurutnya, pemekaran Kabupaten Moni merupakan langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah pegunungan yang selama puluhan tahun belum tersentuh pembangunan optimal.
Hal senada disampaikan tokoh pemuda lima distrik, Mikael Sunggunao. Ia meminta mahasiswa yang berencana melakukan aksi agar memahami kondisi riil masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami hidup dalam keterbatasan sejak lama. DOB Moni adalah harapan untuk masa depan anak cucu kami, termasuk membuka akses pendidikan dan lapangan kerja,” katanya.
Mereka juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Paniai, serta DPR yang telah membentuk panitia khusus (pansus) dalam mendukung pemekaran tersebut.
Di akhir pernyataan, para tokoh mengimbau agar rencana aksi penolakan dapat ditunda atau dibatalkan demi menjaga stabilitas dan persatuan masyarakat Paniai, khususnya antara suku Me dan Moni.
“Ini bukan untuk kepentingan individu atau kelompok, tetapi untuk generasi mendatang agar bisa hidup lebih baik,” pungkasnya.










