TIOM – PDI Perjuangan Kabupaten Lanny Jaya menegaskan sikap politiknya dalam menghadapi transisi pemerintahan nasional. Di bawah arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, partai berlambang banteng moncong putih ini memastikan akan berada di luar kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan mengambil peran sebagai penyeimbang melalui fungsi check and balances.
Ketua DPC PDIP Lanny Jaya, Dopen Wakerkwa, menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan mandat ideologis partai untuk menjaga kualitas demokrasi tetap sehat, khususnya melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, posisi di luar kabinet tidak berarti menjadi oposisi yang bersifat konfrontatif. PDIP, kata dia, memilih menjadi “mitra kritis” yang tetap menjunjung tinggi prinsip gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“PDIP tidak berada dalam struktur kabinet, tetapi kami akan tetap mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, jika ada kebijakan yang tidak sejalan dengan konstitusi dan rasa keadilan sosial, kami akan mengkritisi secara tegas,” ujar Dopen.
Ia menjelaskan, sikap politik tersebut merujuk pada hasil Rakernas V PDIP yang menjadi pedoman seluruh kader partai, termasuk di daerah. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi dasar gerak politik PDIP, yakni menjaga keseimbangan demokrasi, menyuarakan kritik berbasis keadilan sosial, serta memperkuat fungsi pengawasan melalui parlemen, khususnya di DPR RI.
Lebih lanjut, Dopen juga menyinggung dinamika politik di tingkat pusat, termasuk sikap kritis yang disampaikan tokoh senior PDIP, Komarudin Watubun, di Senayan. Ia menilai, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan Fraksi PDIP dalam sistem demokrasi.
“Kritik yang disampaikan di DPR adalah sikap resmi partai dalam menjalankan fungsi kontrol. Itu tidak bisa dikaitkan secara personal dengan figur lain seperti Bahlil Lahadalia. Ini murni bagian dari mekanisme demokrasi,” tegasnya.
Dengan sikap tersebut, PDIP Lanny Jaya menyatakan komitmennya untuk tetap tegak lurus terhadap garis kebijakan partai dalam mengawal kepentingan rakyat dari luar pemerintahan, guna memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat akar rumput.










