Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua terus berkomitmen memastikan ketersediaan uang Rupiah layak edar hingga ke seluruh pelosok Bumi Cenderawasih, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sepanjang Maret 2026, BI mengintensifkan kegiatan Kas Keliling Luar Kota (KKLK) guna menjangkau masyarakat di daerah terpencil.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Warsono, mengatakan langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, baik dari sisi jumlah maupun pecahan.
Rangkaian kegiatan KKLK diawali di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom pada 5–7 Maret 2026. Tim “Pejuang Rupiah” harus menempuh jalur darat dengan medan yang cukup menantang untuk mencapai lokasi tersebut.
Selain menyediakan layanan penukaran uang, BI juga memberikan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah agar masyarakat semakin memahami peran Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori pada 10–11 Maret 2026. Di wilayah ini, BI menyoroti tantangan geografis yang menyebabkan uang Rupiah beredar dalam waktu lama sehingga rentan mengalami kerusakan fisik.
Menutup rangkaian kegiatan bulan Maret, BI melaksanakan KKLK secara simultan di tiga kabupaten wilayah pegunungan Papua Tengah, yakni Paniai, Deiyai, dan Dogiyai pada 27–30 Maret 2026. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan akses layanan perbankan membuat masyarakat di wilayah tersebut masih sangat bergantung pada transaksi tunai.
“Hal ini menjadi semangat bagi Pejuang Rupiah untuk terus memperkuat distribusi uang tunai agar kualitas uang yang beredar tetap terjaga dan mendukung efisiensi sistem pembayaran,” demikian pernyataan resmi BI.
Ke depan, BI berencana memperluas jangkauan layanan kas melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan perbankan. Masyarakat juga diimbau untuk merawat uang Rupiah melalui prinsip 5J, yaitu tidak dilipat, tidak dicoret, tidak diremas, tidak distapler, dan tidak dibasahi.
Selain itu, masyarakat diharapkan tetap berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan guna menjaga stabilitas harga di daerah. Sinergi antara penyediaan uang tunai, akselerasi pembayaran digital, serta peran aktif masyarakat diyakini dapat memperkuat kelancaran sistem pembayaran nasional.










