Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto di Tanah Papua, dengan menempatkan Orang Asli Papua (OAP) sebagai aktor utama pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul arahan Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4). KEPP OKP menyatakan siap memastikan setiap program nasional dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.
Dalam arahannya, Presiden menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari geopolitik, ketahanan nasional, hingga kebijakan energi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan penyelenggaraan haji. Salah satu poin penting adalah penegasan tata kelola sumber daya alam (SDA) yang harus berpihak pada kepentingan rakyat.
Presiden juga menginstruksikan evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, khususnya yang berada di kawasan hutan lindung. Menanggapi hal tersebut, KEPP OKP menyatakan siap mengawal implementasinya di Papua guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Selain itu, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur ketahanan pangan, energi, dan air, termasuk pembangunan 1.000 desa nelayan hingga akhir 2026. Krisis air bersih di wilayah Indonesia Timur juga menjadi perhatian serius.
KEPP OKP menegaskan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar Papua mendapat porsi prioritas dalam program-program tersebut, terutama di kawasan pesisir dan wilayah terpencil.
Di sektor lingkungan, komite juga mendukung target nasional penanganan sampah dalam waktu dua hingga tiga tahun. KEPP OKP mendorong penggunaan teknologi dalam negeri serta keterlibatan aktif OAP dalam penyelesaiannya.
Menurut KEPP OKP, poin terpenting dari seluruh arahan Presiden adalah memastikan keterlibatan penuh Orang Asli Papua dalam setiap tahapan pembangunan. OAP diharapkan tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek utama yang merasakan manfaat langsung.
Komite juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta penghormatan terhadap nilai sosial, budaya, dan tradisi masyarakat Papua.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, KEPP OKP optimistis implementasi program prioritas Presiden di Papua dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.










