JAKARTA, REPORTASEPAPUA – Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama tiga serikat pekerja resmi menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-24 untuk periode 2026–2028, Jumat (10/4) di Jakarta.
Penandatanganan dilakukan oleh Presiden Direktur Tony Wenas bersama Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yudha Noya, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Makmesser Kafiar, dan Serikat Pekerja Mandiri Papua (SPMP) Virgo Solossa.


Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang turut menyaksikan prosesi tersebut menyatakan bahwa PKB ini menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.
“PKB ini menjadi momentum penting bagi manajemen dan pekerja untuk bersinergi menghadapi tantangan ke depan yang tidak mudah,” ujar Yassierli.
Ia menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan turut mengawal proses perundingan melalui mediator hubungan industrial guna memastikan dialog berjalan lancar hingga tercapai kesepakatan.
Dalam kesempatan itu, Tony Wenas menyampaikan bahwa PKB kali ini merupakan yang ke-24 dalam sejarah perusahaan, menandai hampir lima dekade hubungan industrial yang konsisten di PTFI.
“Ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga hubungan kerja yang konstruktif dan berkelanjutan,” kata Tony.
PKB periode 2026–2028 memuat sejumlah poin penting, di antaranya kenaikan upah serta peningkatan berbagai tunjangan, seperti tunjangan akomodasi di luar fasilitas perusahaan, tunjangan pekerja tambang bawah tanah, tunjangan pendidikan, hingga tunjangan hari tua, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan kerja.
Kesepakatan ini merupakan hasil perundingan intensif selama 18 hari yang dimulai sejak 23 Februari 2026, melibatkan tim perunding dari pihak manajemen dan serikat pekerja.
Ketua Tim Perunding Serikat, Yudha Noya, berharap PKB yang telah disepakati dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja.
“Ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi bukti nyata bahwa kemitraan dan musyawarah mufakat benar-benar terwujud,” ujarnya.
PKB sendiri merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan kerja, kepastian hak, serta komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya.










