ATR/BPN Terapkan WFH Setiap Jumat, Layanan Pertanahan Dipastikan Tetap Optimal

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 10 April 2026 - 15:54 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 10 April 2026 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN dalam rangka percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pertanahan.

“Layanan pertanahan di hari Jumat tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Baca Juga :  Ops Damai Cartenz Jalin Silaturahmi dengan Tokoh Agama di Timika

Ia menjelaskan, kementerian telah mengatur proporsi pegawai yang bekerja dari rumah maupun dari kantor sesuai kebutuhan. Kebijakan ini berlaku di seluruh unit kerja, mulai dari tingkat pusat hingga Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Pimpinan unit kerja juga diminta memastikan keseimbangan sistem kerja serta menyesuaikan layanan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, layanan pertanahan tetap harus inklusif dan ramah bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

Untuk menjaga kualitas pelayanan publik, ATR/BPN menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain membuka kanal pengaduan masyarakat, melakukan survei kepuasan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi seperti website dan media sosial.

Baca Juga :  Sentuhan Kemanusiaan Operasi Damai Cartenz 2026: Pelayanan Kesehatan dan Rasa Aman Selalu Hadir di Distrik Sinak

“Meski WFH, respons terhadap pertanyaan dan keluhan masyarakat harus tetap cepat dan proaktif,” tegas Dalu.

ATR/BPN juga mengimbau agar setiap perubahan mekanisme pelayanan dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Penyelesaian layanan pun tetap harus memenuhi standar waktu dan kualitas yang telah ditetapkan.

Dengan kebijakan ini, ATR/BPN menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, adaptif, serta tetap optimal, baik secara daring maupun luring.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru