Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 9 April 2026 - 16:43 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 9 April 2026 — Status hak atas tanah menjadi hal penting yang perlu dipahami para pemilik rumah toko (ruko). Pada umumnya, pemilik ruko hanya memegang alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB). Namun, status tersebut sebenarnya dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menjelaskan bahwa peluang peningkatan hak terbuka bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ruko dengan status HGB dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang terpenting, masyarakat memastikan status tanahnya, kesesuaian peruntukan ruang, serta kelengkapan administrasinya sebelum mengajukan permohonan,” ujar Shamy Ardian, Kamis (09/04/2026).

Secara prinsip, HGB merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu, meskipun masa berlakunya dapat diperpanjang. Artinya, HGB tidak bersifat selamanya. Berbeda dengan Hak Milik yang merupakan hak kepemilikan penuh atas tanah, bersifat turun-temurun, dan tidak dibatasi waktu.

Baca Juga :  Komjen Pol Oegroseno Membuka Turnamen Tenis Meja dalam rangka Dies Natalis Universitas Paramadina

Karena itu, peningkatan status menjadi Hak Milik dinilai dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemegang hak.

Namun demikian, tidak semua HGB dapat langsung ditingkatkan. Ruko yang dapat ditingkatkan statusnya harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:
• Status HGB masih berlaku;
• Berdiri di atas tanah negara;
• Peruntukan tanah sesuai dan tidak berada di kawasan yang dibatasi untuk pemberian Hak Milik;
• Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
• Bangunan memenuhi ketentuan, termasuk apabila difungsikan sebagai tempat tinggal sesuai regulasi.

Sebaliknya, peningkatan hak tidak dapat dilakukan apabila tanah berada di atas Hak Pengelolaan (HPL) yang tidak memungkinkan peningkatan hak, pemohon bukan WNI, atau tanah termasuk kategori dengan pembatasan khusus.

Baca Juga :  Satgas Humas Operasi Damai Cartenz Perkuat Sinergi dengan Wartawan di Jayapura

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021, pemohon juga wajib melengkapi persyaratan administratif, antara lain:
• Identitas diri;
• Sertipikat HGB yang masih berlaku;
• Dokumen perizinan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
• Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) apabila dipersyaratkan.

Dalam kondisi tertentu, seperti peralihan karena pewarisan, diperlukan dokumen tambahan berupa surat keterangan ahli waris.

Shamy Ardian mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan dan konsultasi langsung ke Kantor Pertanahan setempat guna memastikan kelayakan serta kelengkapan dokumen.

“Dengan konsultasi sejak awal, proses dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai prosedur,” pungkasnya.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru