JAKARTA, REPORTASEPAPUA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmennya dalam mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Dukungan tersebut difokuskan pada aspek perolehan serta legalisasi lahan untuk kebutuhan pilot project program.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pihaknya siap membantu mekanisme legalitas tanah guna menunjang pelaksanaan program yang dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi perempuan dan keluarga.
“Pada prinsipnya, kami sangat mendukung program ini, terlebih karena berdampak pada peningkatan ketahanan ekonomi perempuan dan keluarga, serta berkontribusi dalam meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian PPPA, Selasa (7/4/2026).
Ossy menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah penentuan lokasi oleh Kementerian PPPA. Selanjutnya, ATR/BPN akan memberikan dukungan dari sisi mekanisme legalitas, sesuai dengan status dan karakteristik lahan yang dipilih.
Untuk tanah telantar, penanganannya berada dalam kewenangan ATR/BPN. Sementara itu, untuk lahan milik instansi lain seperti TNI, BUMN, atau pemerintah daerah, harus dipastikan dalam kondisi clean and clear serta memperoleh persetujuan pelepasan dari pemilik sebelum dimanfaatkan.
Selain itu, opsi pemanfaatan lahan melalui Bank Tanah juga terbuka, yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan lembaga terkait.
Program KPLP sendiri merupakan inisiatif pemberdayaan perempuan berbasis komunitas melalui pengelolaan kebun pangan. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, pemenuhan gizi keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi perempuan.
Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menyebut program ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam memperkuat sumber daya manusia, termasuk kesetaraan gender.
“KPLP tidak hanya menjadi sarana produksi, tetapi juga ruang pembelajaran berbasis komunitas. Ini bisa menjadi wadah edukasi, termasuk bagi anak-anak, dengan perempuan sebagai motor penggerak,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta sejumlah pejabat terkait dari ATR/BPN.
Dengan sinergi lintas kementerian, program Kebun Pangan Lokal Perempuan diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.










