Jakarta – Masyarakat diimbau untuk lebih teliti dan memastikan keabsahan petugas ukur tanah yang datang ke lokasi, guna menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang mengatasnamakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Imbauan tersebut disampaikan Direktur Survei dan Pemetaan Tematik ATR/BPN, Agus Apriawan, yang menjelaskan bahwa masyarakat berhak meminta petugas menunjukkan identitas kedinasan serta surat tugas resmi sebelum kegiatan pengukuran dilakukan.
Menurutnya, setiap kegiatan pengukuran tanah selalu didasarkan pada permohonan layanan pertanahan yang sebelumnya telah diajukan oleh masyarakat. Karena itu, petugas ukur resmi wajib membawa dokumen penugasan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengukuran di lapangan.
“Masyarakat dapat memastikan terlebih dahulu bahwa petugas yang datang merupakan petugas resmi dengan meminta menunjukkan identitas kedinasan serta surat tugas yang menjadi dasar pelaksanaan pengukuran,” ujar Agus Apriawan dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).
Ia menjelaskan, pengukuran lapangan dilaksanakan berdasarkan surat tugas dan nomor berkas permohonan pelayanan. Keberadaan surat tugas menjadi indikator penting bahwa kegiatan tersebut merupakan layanan resmi dari Kantor Pertanahan (Kantah).
Selain memeriksa identitas dan surat tugas, masyarakat juga disarankan menanyakan informasi dasar terkait kegiatan pengukuran, seperti nomor berkas permohonan, nama pemohon, lokasi bidang tanah yang akan diukur, serta tujuan pengukuran.
Agus Apriawan menambahkan, tujuan pengukuran tanah dapat beragam, antara lain untuk pendaftaran tanah pertama kali, pemecahan bidang tanah, pemisahan bidang, pengembalian batas, hingga penataan batas. Setiap kegiatan tersebut selalu terhubung dengan berkas pelayanan tertentu sehingga petugas resmi seharusnya mampu menjelaskan konteks layanan yang sedang dijalankan.
Apabila masyarakat masih merasa ragu terhadap petugas yang datang, masyarakat dapat melakukan verifikasi langsung ke Kantor Pertanahan setempat guna memastikan adanya kegiatan pengukuran pada waktu tersebut.
“Jika petugas datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, tidak dapat menunjukkan identitas atau surat tugas, atau informasi yang disampaikan tidak jelas, masyarakat dapat melakukan verifikasi ke Kantah. Ini merupakan langkah kehati-hatian yang wajar,” pungkasnya.










