JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungannya terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan energi melalui penyediaan lahan serta penguatan kebijakan tata ruang guna mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurut Nusron, dukungan Kementerian ATR/BPN difokuskan pada pelayanan pertanahan dan pemanfaatan ruang untuk memastikan percepatan pelaksanaan proyek energi nasional.
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang, termasuk menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare. Sementara di wilayah Jawa, ketersediaan lahan diperkirakan mencapai 50.000 hingga 60.000 hektare.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pemetaan serta identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi lahan yang berpotensi digunakan.
Selain penyediaan lahan, kementerian juga mendukung percepatan melalui aspek perizinan pemanfaatan ruang, salah satunya dengan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar pengurusan izin lanjutan.
Nusron juga mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan dalam skema Program Strategis Nasional agar proses penyesuaian tata ruang dan penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Target PLTS 100 Gigawatt
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Presiden meminta percepatan pemanfaatan potensi energi nasional agar Indonesia semakin mandiri,” kata Bahlil.
Rapat tingkat menteri tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana serta sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih.










