JAKARTA, REPORTASEPAPUA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait adanya program pemutihan sertipikat tanah tidak benar. Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program tersebut.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menyatakan bahwa narasi mengenai pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Informasi mengenai adanya program pemutihan sertipikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Shamy Ardian saat ditemui di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Ia juga menegaskan bahwa informasi lain yang menyebut adanya penghapusan pajak tanah atau layanan balik nama sertipikat secara gratis juga tidak berdasar.
Menurutnya, program yang saat ini dijalankan pemerintah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Shamy Ardian mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang menjanjikan kemudahan berlebihan atau pembebasan biaya tertentu dalam pengurusan sertipikat tanah. Informasi semacam itu berpotensi menjadi modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi ATR/BPN, baik melalui situs web, media sosial yang terverifikasi, maupun dengan datang langsung ke kantor pertanahan setempat,” tegasnya.
Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut juga dilakukan untuk melindungi masyarakat dari informasi keliru yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun kerugian.
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia










