JAKARTA – Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Asnaedi, mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria untuk berkontribusi dalam penguatan regulasi pertanahan dan tata ruang di Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan yang diselenggarakan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-AGRARIA) di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Asnaedi mendorong anggota KAPTI-AGRARIA untuk aktif mengkritisi berbagai peraturan pelaksanaan di sektor pertanahan, terutama yang berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan.
“Teman-teman KAPTI ayo kritisi semua peraturan pelaksanaan kita sekarang. Kita tidak usah takut kalau memang salah sampaikan itu salah, bahwa di sini ada potensi yang mengakibatkan berbahaya di pelaksanaan kita di lapangan. Semoga KAPTI-AGRARIA bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pertanahan,” ujar Asnaedi.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah melakukan penyesuaian sejumlah regulasi pertanahan sebagai respons terhadap perubahan kebijakan dan kebutuhan tata kelola di era pemerintahan baru. Beberapa peraturan telah direvisi maupun disempurnakan, termasuk peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan dan administrasi pertanahan.
Menurutnya, langkah lanjutan yang sedang dilakukan adalah menyatukan berbagai pengaturan yang sebelumnya tersebar di sejumlah regulasi, khususnya terkait pendaftaran tanah dan hak atas tanah.
“Selama ini kita memisahkan pengaturan antara pendaftaran tanah dan pengaturan hak atas tanah. Ke depan kita coba satukan agar peraturan pelaksanaannya lebih sederhana dan tidak menimbulkan tumpang tindih,” jelasnya.
Sejalan dengan tema dialog “Kontribusi Pemikiran untuk RUU Pertanahan dan Penguatan Tata Kelola Agraria”, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi ratusan peserta, baik yang hadir langsung maupun secara daring, untuk menyampaikan gagasan terkait penguatan regulasi pertanahan.
Asnaedi juga mengimbau anggota KAPTI-AGRARIA untuk melakukan peninjauan terhadap regulasi yang ada serta melihat kondisi riil di lapangan agar kebijakan yang disusun ke depan dapat lebih relevan.
“Teman-teman KAPTI diharapkan bisa melihat aturan yang sudah ada, aturan yang akan diubah, serta kondisi riil pertanahan di lapangan,” pungkasnya.
Dalam dialog tersebut turut hadir sebagai narasumber Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama ATR/BPN, Andi Tenrisau, serta Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi ATR/BPN, Dwi Budi Martono, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penyusun RUU Administrasi Pertanahan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi silaturahmi anggota KAPTI-AGRARIA yang diawali sambutan Ketua Umum KAPTI-AGRARIA, Sri Pranoto.
Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng; sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama ATR/BPN; akademisi dan praktisi kebijakan agraria; serta anggota KAPTI-AGRARIA.










