Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar webinar nasional bertajuk “Sosialisasi dalam Rangka Profesionalitas, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa” pada Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini diikuti oleh ratusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa prinsip utama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah transparansi serta tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara.
Ia menyampaikan bahwa setiap pihak yang diberi amanah mengelola anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjalankan tugasnya secara akuntabel serta menghindari konflik kepentingan.
“Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, kata kuncinya kita harus memegang prinsip transparansi ketika diamanahkan untuk mengelola setiap rupiah dari APBN. Kita perlu bertanggung jawab dengan benar dan menghindari konflik kepentingan,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Menurutnya, pemahaman mengenai prinsip transparansi perlu dimiliki oleh seluruh pegawai di lingkungan ATR/BPN, khususnya bagi mereka yang menjalankan peran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas, para pejabat yang menangani pengadaan barang/jasa didorong meningkatkan kompetensinya melalui sertifikasi.
Sertifikasi tersebut akan difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalu Agung juga menilai pemahaman mengenai swakelola dan transparansi perlu terus diperkuat agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa semakin akuntabel dan efisien. Integrasi yang baik antara penyedia jasa dan pelaksanaan swakelola juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengadaan.
Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN, Awaludin menekankan bahwa kegiatan sosialisasi ini penting bagi para PPK sebagai pedoman dalam menjalankan tugas mereka sebagai perpanjangan tangan KPA.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi dorongan bagi para PPK untuk segera memperoleh sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang mewajibkan pejabat pengadaan memiliki sertifikasi sesuai dengan tipologi pekerjaannya.
Dalam pemaparannya, Awaludin menjelaskan bahwa sertifikasi pengadaan dibagi ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu sertifikasi A untuk pekerjaan yang sangat kompleks, sertifikasi B untuk pekerjaan dengan persyaratan khusus, serta sertifikasi C sebagai syarat minimal bagi PPK yang menangani pengadaan sederhana, rutin, atau berulang.
Webinar nasional ini diikuti oleh sekitar 820 peserta yang berasal dari KPA satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia. Di akhir kegiatan, panitia juga mengadakan sesi kuis untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi yang telah disampaikan.










