Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Bahlil Lahadalia merespons kabar akan maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI pada Pemilu 2029 mendatang.
“Iya, sebagai ketum partai, saya berencana maju caleg,” kata Bahlil di Makassar, Minggu (15/2).
Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, Sarmuji merespons peluang partainya mulai menyiapkan nama untuk Pilpres 2029. Termasuk menyiapkan Bahlil jadi caleg.
Menurut pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Champaign Nasarudin Sili Luli, di permukaan, Bahlil kerap menjadi sasaran kritik. Gaya bicaranya yang lugas—kadang dianggap terlalu blak-blakan—menjadikannya bahan meme yang beredar luas di media sosial. Demikianpun dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh kementeriannya beberapa waktu terakhir, misalnya terkait impor BBM dan lain-lain.
Namun ada sesuatu yang sering luput dari perhatian publik: di balik setiap pernyataan yang tampak impulsif itu, ada kalkulasi yang jauh lebih dalam.
” Ambil contoh keputusannya untuk maju sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2029″. Secara sekilas, langkah ini terlihat mengejutkan—bahkan bagi sebagian kalangan dianggap melemahkan posisinya. Mengapa seorang ketua umum partai besar harus repot-repot bertarung di level pileg?. Ujar Nasarudin
Namun jika dibaca lebih teliti, keputusan itu justru menunjukkan kecerdasan taktis yang tinggi. Selama ini, jabatan Ketua Umum Golkar selalu datang bersama satu beban narasi yang berat: ekspektasi bahwa sang ketum akan menjadi pemain utama dalam kontestasi presiden atau wakil presiden. Sebut saja nama-nama terdahulu: Jusuf Kalla hingga Aburizal Bakrie.
Tekanan itu tidak hanya datang dari eksternal, tetapi juga dari internal partai—dari faksi-faksi yang memiliki kepentingan berbeda soal arah koalisi.
Dengan secara terbuka menyatakan diri sebagai caleg, Bahlil secara efektif melepas beban narasi itu. Ia mengirim sinyal yang jelas: saya tidak sedang bermain di papan catur pencapresan.
Nasarudin, menambahkan langkah ini sekaligus menjaga jarak yang sehat—namun tetap hangat—dalam relasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada ambiguitas, tidak ada persaingan tersirat. Yang ada adalah kejelasan posisi: Bahlil adalah eksekutor kebijakan, bukan pesaing kekuasaan.
Dalam konteks teori politik, ini selaras dengan apa yang disebut sebagai political entrepreneurship—kemampuan aktor politik untuk memanfaatkan celah institusional demi mengakumulasi pengaruh tanpa harus selalu tampil di garis terdepan konflik. Tuturnya
Bahlil tidak menghindari kekuasaan; ia menavigasinya dengan cara yang membuat semua pihak merasa tidak terancam—sementara pengaruhnya sendiri terus mengakar.
Nasarudin ,menjelaskan Jika kita mau jujur, Bahlil Lahadalia mewakili sesuatu yang belum benar-benar ada namanya dalam perbincangan politik Indonesia—setidaknya belum sampai hari ini. Ia bukan politisi tulen yang menghabiskan seluruh hidupnya di partai.
Ia juga bukan teknokrat murni yang hanya nyaman di balik data dan kebijakan. Ia adalah sesuatu di antara keduanya: seorang pengusaha yang berpikir seperti negosiator, namun bergerak seperti politisi di lapangan.










