Kabupaten Kepulauan Yapen Klarifikasi Isu Literasi Siswa SD, Bupati Tegaskan Evaluasi Bersifat Internal

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 15 Februari 2026 - 10:21 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

YAPEN, REPORTASEPAPUA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi bahwa sekitar 60 persen siswa sekolah dasar (SD) di daerah tersebut naik kelas namun belum mampu membaca dan menulis.

Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menegaskan bahwa data tersebut tidak dapat dipahami sebagai gambaran menyeluruh kondisi pendidikan di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari evaluasi terbatas yang dilakukan oleh Yayasan Rumsram Biak atas permintaan langsung pemerintah daerah.

Menurutnya, evaluasi tersebut merupakan langkah koreksi internal untuk mengetahui kondisi riil proses belajar mengajar di lapangan, bukan survei komprehensif seluruh sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Ini permintaan saya untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar berjalan. Kita harus tahu kondisi riil di lapangan,” ujar Bupati, Sabtu (14/2/2026).

Pemerintah daerah menilai penarikan kesimpulan umum dari data terbatas tersebut tidak memenuhi prinsip objektivitas metodologi dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Evaluasi dimaksud digunakan sebagai alat ukur awal untuk menentukan arah kebijakan pembenahan pendidikan.

Baca Juga :  Astra Financial Resmikan Booth di GIIAS 2025, Hadirkan Inovasi dan Solusi Keuangan Terintegrasi

Bupati menyampaikan bahwa persoalan kemampuan literasi dasar siswa merupakan akumulasi masalah dalam kurun lima hingga sepuluh tahun terakhir, sehingga tidak dapat dianggap sebagai persoalan yang muncul secara tiba-tiba.

“Kondisi hari ini adalah cerminan dari proses beberapa tahun lalu. Jadi ini bukan masalah yang baru terjadi sekarang,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan melakukan pembenahan menyeluruh mulai dari input, proses hingga output pendidikan. Salah satu fokus utama adalah penertiban tenaga pendidik, khususnya terkait kehadiran guru di tempat tugas.

Bupati menyoroti adanya guru yang ditugaskan di kampung namun menetap di kota dengan alasan nota dinas. Ia menegaskan seluruh guru harus kembali bertugas sesuai Surat Keputusan (SK) penempatan.

Baca Juga :  Satgas Ops Damai Cartenz Bersama Polres Yahukimo Jamin Keamanan Logistik Pasca Gangguan Kamtibmas di Perairan Yahukimo

“Kalau ditugaskan di kampung, harus mengajar di kampung sesuai SK. Tidak bisa menggunakan nota dinas untuk tinggal di kota,” tegasnya.

Pemerintah juga menyiapkan sanksi tegas hingga pemberhentian bagi tenaga pendidik yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Selain itu, Pemkab menetapkan kebijakan bahwa siswa yang belum mampu membaca dan menulis tidak akan dinaikkan kelas. Kenaikan kelas akan berbasis pada penguasaan kemampuan dasar literasi.

Menanggapi isu yang viral, Bupati meminta masyarakat tidak memanfaatkan persoalan tersebut untuk kepentingan politik. Ia menegaskan evaluasi yang dilakukan merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam melihat kondisi riil pendidikan untuk diperbaiki.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan komitmennya meningkatkan mutu pendidikan secara nyata, terukur dan berkelanjutan, serta mengajak seluruh pihak menyampaikan informasi secara berimbang demi kepentingan generasi Yapen ke depan.

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 55 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru