Batang, reportasepapua – Upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mempercepat pemutakhiran data digital sertipikat lama mendapat dukungan dari Taruna/i Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melalui program Kuliah Kerja Nyata Pertanahan dan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP).
Dalam program tersebut, para taruna diterjunkan langsung ke lapangan untuk membantu inventarisasi dan pemetaan bidang tanah yang belum terpetakan secara digital, salah satunya di Kabupaten Batang.
Taruni STPN, Nadia Putri Febrianti, menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan KKNP-PTLP adalah sinkronisasi antara data fisik sertipikat dan data digital pertanahan.
“Tujuan KKNP ini adalah pemutakhiran data agar sertipikat yang sudah ada bisa terpetakan secara digital dan tidak terjadi tumpang tindih. Banyak sertipikat fisiknya ada, tetapi belum landing di peta digital,” ujar Nadia, Rabu (11/2/2026).
Pada tahap awal, taruna melakukan digitasi gambar ukur dan surat ukur dari Kantor Pertanahan (Kantah) menggunakan perangkat lunak pemetaan. Data tersebut kemudian diverifikasi melalui pengecekan lapangan untuk memastikan akurasi spasial.
Selanjutnya, tim turun langsung mencocokkan batas bidang tanah dan mengambil titik koordinat bersama perangkat desa dan pemilik tanah. Kegiatan ini juga menjadi momen edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya data pertanahan yang presisi dan terintegrasi secara digital.
Rekan satu tim Nadia, Satrio Binandika Sakti, menegaskan bahwa pemutakhiran data pertanahan memiliki dampak besar terhadap kepastian hukum.
“Pemutakhiran ini untuk menjamin kepastian hukum. Tanah yang belum terpetakan berpotensi menimbulkan klaim atau tumpang tindih. Dengan pemetaan, bidang menjadi lebih jelas dan clean,” jelasnya.
Menurutnya, keterlibatan taruna dalam program ini menjadi pengalaman berharga sekaligus kontribusi nyata dalam mendukung program nasional digitalisasi pertanahan.
Keterlibatan Taruna/i STPN melalui KKNP-PTLP menjadi bentuk sinergi antara pendidikan kedinasan dan implementasi kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan layanan pertanahan yang modern, transparan, dan berkelas dunia.










