Timika, Papua Tengah – Kepala SMK Negeri 3 Kesehatan Mimika, Maria Magdalena Bala, berharap adanya perhatian dan dukungan serius dari Pemerintah Kabupaten Mimika terhadap pembiayaan praktik kerja lapangan (PKL) siswa yang dinilai masih menjadi kendala dalam pengembangan sekolah.
Hal tersebut disampaikan Maria Magdalena saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/2/2026). Ia mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama yang dihadapi SMK Kesehatan adalah biaya sewa lahan praktik di pusat-pusat pelayanan kesehatan yang selama ini dibebankan kepada sekolah maupun orang tua siswa.
“SMK Kesehatan itu ada satu kendala yang menurut saya sangat mempengaruhi pengembangan sekolah, yaitu pembiayaan praktik kerja lapangan. Selama beberapa tahun ini orang tua harus membayar biaya sewa lahan praktik,” ujarnya.
Maria menjelaskan, ketentuan mengenai biaya sewa lahan praktik tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 35 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, seluruh siswa yang melaksanakan praktik di pusat pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas dan klinik di Kabupaten Mimika, dikenakan biaya.
“Setiap anak yang praktik harus membayar Rp25 ribu per hari. Biasanya satu kelompok berjumlah sekitar 25 orang. Ketentuan ini juga berlaku di klinik. Jadi memang ada biaya yang harus dibayarkan,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengaku bersyukur karena pada tahun ini pembiayaan tersebut dapat terbantu melalui dukungan Gubernur Papua Tengah lewat program BOSJ Papua Tengah. Dengan adanya bantuan itu, orang tua siswa yang mengalami kesulitan ekonomi tidak lagi dibebani biaya praktik.
“Tahun ini kami sangat bersyukur karena ada bantuan dari gubernur melalui BOSJ Papua Tengah. Pembayaran praktik bisa ditangani, sehingga orang tua tidak perlu lagi membayar. Ini sangat membantu, terutama bagi orang tua yang kurang mampu,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan baru akan muncul pada tahun depan seiring penerapan Kurikulum Merdeka secara penuh. Dalam skema tersebut, siswa SMK Kesehatan akan menjalani praktik hingga satu semester atau sekitar enam bulan.
“Kalau nanti praktik sampai satu semester, kita bisa bayangkan saja. Kalau Rp25 ribu per hari dikalikan enam bulan, tentu jumlahnya sangat besar dan akan sangat membebani orang tua,” ungkapnya.
Karena itu, Maria berharap Bupati Mimika berkenan merevisi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022, khususnya terkait besaran biaya sewa lahan praktik. Ia tidak menolak adanya kontribusi biaya, mengingat kehadiran siswa praktik juga menambah tanggung jawab tenaga kesehatan di lapangan. Namun, ia berharap ada kebijakan yang lebih meringankan.
“Mungkin tetap ada sewa lahan karena anak-anak praktik tentu menambah tugas dan tanggung jawab para mantri dan suster. Tetapi harapan kami, besarnya bisa dikurangi agar tidak terlalu membebani orang tua,” ujarnya.
Menurutnya, lulusan SMK Kesehatan pada akhirnya akan menjadi tenaga kesehatan yang siap bekerja dan mengabdi di masyarakat, termasuk di Kabupaten Mimika. Karena itu, dukungan terhadap proses pendidikan mereka menjadi investasi jangka panjang bagi daerah.
Ia juga menyoroti perbedaan perlakuan antara siswa SMK Kesehatan dengan siswa SMK jurusan lain. Di sejumlah daerah, kata dia, siswa SMK bidang teknologi yang praktik di bengkel atau perusahaan justru mendapatkan uang transport atau insentif.
“Kalau SMK lain, misalnya teknologi, anak-anak praktik di bengkel justru kadang diberikan uang transport. Tetapi di SMK Kesehatan, orang tua malah harus membayar saat anak praktik di rumah sakit atau puskesmas. Padahal tenaga mereka dipakai, mereka membantu suster dan mantri dalam pelayanan kesehatan,” tuturnya.
Dengan kondisi tersebut, Maria berharap ada kebijakan yang lebih berpihak kepada siswa dan orang tua, sehingga pengembangan SMK Negeri 3 Kesehatan Mimika dapat berjalan optimal tanpa terkendala pembiayaan praktik.
“Kami hanya berharap ada perhatian dari pemerintah daerah. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita yang nantinya akan menjadi tenaga kesehatan bagi Mimika,” pungkasnya.(Junio)










