Timika, Papua Tengah – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk menggelar prosesi adat dan ibadah pada 14 Februari 2026 sebagai bagian dari kelanjutan pembangunan jalan dan fasilitas umum di kawasan Bundaran Petrosea tembus Bandara Moses Kilangin menuai penolakan dari pihak keluarga Beanal.Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh keluarga Helena Beanal yang mengklaim sebagai pemilik hak atas tanah di lokasi tersebut. Mereka meminta agar pemerintah daerah terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pembayaran hak tanah sebelum melaksanakan kegiatan apa pun di kawasan Bundaran.Ishak Beanal, adik dari Helena Beanal, menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas, termasuk prosesi adat dan ibadah yang direncanakan Pemkab Mimika, sebaiknya ditunda hingga persoalan hak tanah tuntas.“Kalau belum ada penyelesaian, lalu mau bikin adat, saya siap palang di depan. Saya mendukung kakak saya, Helena Beanal. Kami minta Bapak Bupati selesaikan dulu hak kami dua, baru bisa bikin adat di Bundaran,” tegas Ishak saat menyampaikan pernyataannya di Timika, Kamis (12/2/2026).Menurutnya, tuntutan tersebut bukan hal baru. Pihak keluarga sebelumnya telah menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi dan meminta agar pemerintah segera menyelesaikan hak mereka sebelum melanjutkan tahapan pembangunan.Ishak juga meminta Bupati Mimika untuk tidak mengambil langkah sepihak tanpa duduk bersama dan membicarakan secara langsung persoalan tersebut dengan keluarga Beanal sebagai pemilik hak ulayat.“Kami ini yang kemarin demo dan minta penyelesaian, jadi sebelum bikin adat, selesaikan dulu kami punya hak,” ujarnya.Senada dengan itu, Helena Beanal meminta agar Pemkab Mimika segera menunaikan kewajiban pembayaran atas tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan dan fasilitas lainnya di kawasan Bundaran Petrosea.“Bapak Bupati bayar dulu. Jangan bikin kegiatan di Bundaran. Bicara dulu dengan saya baru buat sesuatu,” kata Helena.Ia menilai pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan suara masyarakat adat, terlebih masyarakat asli yang memiliki hak atas wilayah tersebut. Menurutnya, setiap kegiatan yang dilaksanakan di Bundaran harus melalui persetujuan dan komunikasi langsung dengan pemilik hak.“Tidak boleh tidak dengar masyarakat. Kami ini yang pilih pemimpin. Jadi sebelum bicara dengan kami, tidak boleh bikin adat atau rapat di Bundaran. Harus bertemu dulu dengan orang asli yang punya tempat,” tegasnya.Rencana prosesi adat dan ibadah tersebut sebelumnya disebut sebagai bagian dari tahapan lanjutan pembangunan jalan strategis yang menghubungkan Bundaran Petrosea dengan Bandara Moses Kilangin, guna mendukung aksesibilitas dan pelayanan publik di Mimika.Namun dengan adanya penolakan dari pihak keluarga Beanal, potensi ketegangan di lapangan tidak dapat dihindari apabila belum ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemilik hak ulayat.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Mimika terkait tuntutan keluarga Beanal maupun langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.(Junio)










