Keluarga Beanal Tolak Rencana Prosesi Adat Pemkab Mimika di Bundaran Petrosea, Minta Hak Tanah Diselesaikan Terlebih Dahulu

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 12 Februari 2026 - 20:53 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Timika, Papua Tengah – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk menggelar prosesi adat dan ibadah pada 14 Februari 2026 sebagai bagian dari kelanjutan pembangunan jalan dan fasilitas umum di kawasan Bundaran Petrosea tembus Bandara Moses Kilangin menuai penolakan dari pihak keluarga Beanal.Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh keluarga Helena Beanal yang mengklaim sebagai pemilik hak atas tanah di lokasi tersebut. Mereka meminta agar pemerintah daerah terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pembayaran hak tanah sebelum melaksanakan kegiatan apa pun di kawasan Bundaran.Ishak Beanal, adik dari Helena Beanal, menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas, termasuk prosesi adat dan ibadah yang direncanakan Pemkab Mimika, sebaiknya ditunda hingga persoalan hak tanah tuntas.“Kalau belum ada penyelesaian, lalu mau bikin adat, saya siap palang di depan. Saya mendukung kakak saya, Helena Beanal. Kami minta Bapak Bupati selesaikan dulu hak kami dua, baru bisa bikin adat di Bundaran,” tegas Ishak saat menyampaikan pernyataannya di Timika, Kamis (12/2/2026).Menurutnya, tuntutan tersebut bukan hal baru. Pihak keluarga sebelumnya telah menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi dan meminta agar pemerintah segera menyelesaikan hak mereka sebelum melanjutkan tahapan pembangunan.Ishak juga meminta Bupati Mimika untuk tidak mengambil langkah sepihak tanpa duduk bersama dan membicarakan secara langsung persoalan tersebut dengan keluarga Beanal sebagai pemilik hak ulayat.“Kami ini yang kemarin demo dan minta penyelesaian, jadi sebelum bikin adat, selesaikan dulu kami punya hak,” ujarnya.Senada dengan itu, Helena Beanal meminta agar Pemkab Mimika segera menunaikan kewajiban pembayaran atas tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan dan fasilitas lainnya di kawasan Bundaran Petrosea.“Bapak Bupati bayar dulu. Jangan bikin kegiatan di Bundaran. Bicara dulu dengan saya baru buat sesuatu,” kata Helena.Ia menilai pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan suara masyarakat adat, terlebih masyarakat asli yang memiliki hak atas wilayah tersebut. Menurutnya, setiap kegiatan yang dilaksanakan di Bundaran harus melalui persetujuan dan komunikasi langsung dengan pemilik hak.“Tidak boleh tidak dengar masyarakat. Kami ini yang pilih pemimpin. Jadi sebelum bicara dengan kami, tidak boleh bikin adat atau rapat di Bundaran. Harus bertemu dulu dengan orang asli yang punya tempat,” tegasnya.Rencana prosesi adat dan ibadah tersebut sebelumnya disebut sebagai bagian dari tahapan lanjutan pembangunan jalan strategis yang menghubungkan Bundaran Petrosea dengan Bandara Moses Kilangin, guna mendukung aksesibilitas dan pelayanan publik di Mimika.Namun dengan adanya penolakan dari pihak keluarga Beanal, potensi ketegangan di lapangan tidak dapat dihindari apabila belum ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemilik hak ulayat.Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Mimika terkait tuntutan keluarga Beanal maupun langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.(Junio)

Baca Juga :  Peringati HUT ke-73, Bank Indonesia Papua Kumpulkan 591 Kantong Darah Melalui Aksi Donor Darah

Berita Terkait

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS
Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas
Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua
Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak
Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !
Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Kenali dan Pantau Kepemilikan Tanah
Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:04 WIT

PAULUS WATERPAUW BONGKAR TANTANGAN PANCASILA DI ERA DIGITAL, PELAJAR JAYAPURA DIAJAK BERPIKIR KRITIS

Jumat, 20 November 2026 - 18:25 WIT

Tiga Kali Kontak Senjata di Nduga, Panglima Kogabwilhan III Sebut Tiga Anggota KEB Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 18:11 WIT

Tokoh Adat dan Kepala Suku Ohee Apresiasi Kepedulian Humanis Satgas Damai Cartenz serta Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tanah Papua

Jumat, 20 November 2026 - 18:05 WIT

Paulus Waterpauw Tinjau Program MBG di SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti: Program Ini Sangat Memotivasi Anak-anak

Jumat, 20 November 2026 - 16:30 WIT

Suara Siswa SMAN 4 Jayapura di Hadapan Paulus Waterpauw: MBG Jangan Dihentikan !

Berita Terbaru