Jayapura — Sengketa kepengurusan Yayasan Bateraku yayasan yang bergerak dalam pelayanan penerjemahan Alkitab ke bahasa-bahasa daerah di Papua, mencuat ke ruang publik. Persoalan ini diduga berkaitan dengan konflik jabatan serta pemecatan sepihak tanpa proses mediasi.
Ketua LSM Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro, selaku pendamping pihak yang bersengketa, menyampaikan bahwa kliennya, Yanti Monim dan suaminya Godlief Walter Baransano, bersama sejumlah staf, telah mengabdi selama kurang lebih delapan tahun dalam pelayanan penerjemahan Alkitab ke berbagai bahasa suku di Tanah Papua.
Selama periode tersebut, Yayasan itu diklaim telah berhasil menerjemahkan sekitar 20 Alkitab ke dalam bahasa dari 20 suku di Papua. Hasil penerjemahan tersebut dinilai memberi manfaat besar bagi umat Nasrani dan masyarakat adat dalam memahami kitab suci menggunakan bahasa daerah masing-masing.
Namun, konflik internal disebut mulai mencuat setelah Ketua Pembina Yayasan diduga melayangkan dua kali somasi. Somasi pertama disebut berisi pemberhentian atau pemecatan tanpa penjelasan rinci mengenai dugaan pelanggaran, sementara somasi kedua dikabarkan berkaitan dengan rencana penyitaan aset yayasan, termasuk buku-buku hasil karya penerjemahan.
Pihak kuasa hukum menilai langkah tersebut dilakukan tanpa mengedepankan prinsip restorative justice maupun mediasi yang layak, sehingga kliennya tidak diberi ruang untuk menyampaikan klarifikasi.
“Mereka adalah pihak yang selama ini berhubungan langsung dengan masyarakat adat dan para penerjemah di berbagai suku.
Proses penerjemahan Alkitab membutuhkan relasi sosial yang panjang dan intens,” ujar Panji saat menggelar jumpa pers di Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (9/2/2026)
Selain itu, Panji menilai kepemimpinan yayasan saat ini kurang melibatkan komunikasi langsung dengan para penerjemah dan kelompok gereja yang berada di lapangan.
Ia menambahkan, pihaknya berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum di Papua guna memperjuangkan hak klien sekaligus menjaga keberlanjutan program penerjemahan Alkitab bagi masyarakat adat. LSM Gempur Papua juga mendorong agar pensomasi bersikap kooperatif untuk menjalani mediasi di Polres Kabupaten Jayapura.
“Kami akan segera membuat laporan polisi terkait perkara ini,” tegasnya.
Dewan Adat Mamta Tabi Minta Mediasi
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Mamta Tabi, Yakonias Babrar, turut angkat bicara menanggapi polemik kepengurusan Yayasan bahtra. Ia menilai persoalan yang berujung pada dikeluarkannya Yanti Monim dan suaminya dari yayasan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme rapat resmi, bukan hanya melalui komunikasi via telepon.
Yakonias mengaku telah menerima informasi terkait persoalan tersebut sejak malam sebelumnya dan mendengar penjelasan dari LSM Gempur Papua selaku pendamping pihak yang bersengketa.
Menurutnya, setiap keputusan organisasi harus melalui tahapan yang sah dan memiliki legitimasi.
“Hal-hal seperti ini harus dijaga dengan baik. Tidak bisa hanya lewat telepon. Harus duduk bersama dalam pertemuan formal, supaya semua pihak tahu letak persoalan dan apa yang harus dibenahi,” ujarnya.
Ia juga menilai pertemuan sebaiknya dilakukan di Sentani, mengingat kantor yayasan berada di wilayah tersebut dan seluruh pihak terkait dapat hadir secara langsung.
Yakonias menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program penerjemahan Alkitab ke bahasa daerah yang selama ini berjalan di sejumlah wilayah adat, termasuk di Kabupaten Sarmi. Ia menyebut beberapa bahasa telah selesai diterjemahkan, sementara sejumlah lainnya masih dalam proses.
“Kami sedang mengejar waktu supaya masyarakat adat bisa mendengar firman Tuhan dalam bahasa sendiri. Rasanya tentu berbeda ketika firman Tuhan disampaikan dalam bahasa daerah,” katanya.
Sebagai Ketua Dewan Adat, Yakonias meminta seluruh pihak yang terlibatu, untuk segera membuka ruang dialog dan tidak menghambat pekerjaan penerjemahan yang sedang berlangsung.
“Saya minta duduk bicara bersama dan saling menghargai semua yang sudah bekerja. Jangan ada intimidasi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam sengketa terkait tudingan yang disampaikan.










