SLEMAN — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan dan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Sri Sultan menegaskan, tata kelola pertanahan yang baik hanya dapat terwujud melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparatur kelurahan, hingga masyarakat.
“Pekerjaan besar ini tidak dapat dilaksanakan sendiri. Diperlukan sinergi dan kebersamaan. Tata kelola yang baik lahir dari kolaborasi, bukan dari kerja yang parsial,” ujar Sri Sultan dalam acara Pelepasan Taruna STPN KKNP-PTLP Tahun Akademik 2025–2026 di Pendopo Sasana Widya Bhumi STPN, Sleman, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, kehadiran Taruna dan Taruni STPN di wilayah DIY menjadi bagian penting dalam upaya penataan administrasi pertanahan serta pemutakhiran data. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh bidang tanah—baik Tanah Kasultanan, tanah kabupaten, aset pemerintah daerah, maupun tanah masyarakat—dikelola secara setara, akurat, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kerja-kerja ini mungkin tidak selalu terlihat, tetapi justru menjadi fondasi penting bagi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum,” ungkap Sri Sultan, yang secara simbolis turut memakaikan jaket kepada Taruna STPN bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Sri Sultan juga memandang tanah tidak sekadar sebagai objek fisik, melainkan sebagai ruang hidup yang sarat nilai sejarah, sosial, dan masa depan. Dalam perspektif budaya Jawa, pengelolaan pertanahan merupakan bagian dari upaya memuliakan kehidupan, sejalan dengan nilai hamemayu hayuning bawana.
“Nilai ini relevan dengan tugas-tugas pertanahan, yakni menata yang belum tertib, menyelesaikan yang belum jelas, serta menghadirkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY, Sepyo Achanto, menegaskan bahwa keberhasilan KKNP-PTLP sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah.
“Kami berharap melalui kerja sama ini terbangun sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah DIY, Kawedanan Hageng Punakawan Darudana Suyasa, Kasentanan, serta pemerintah kabupaten, guna mewujudkan terpetakannya seluruh bidang tanah dan percepatan penatausahaan sertipikasi aset,” jelasnya.
Sebagai informasi, sebanyak 285 Taruna dan Taruni STPN diterjunkan dalam kegiatan KKNP-PTLP di wilayah DIY. Fokus utama kegiatan ini adalah percepatan penataan administrasi dan pemutakhiran data pertanahan.
Adapun total bidang tanah yang menjadi target pemutakhiran data digital di DIY mencapai 342.888 bidang, dengan rincian Sleman sebanyak 126.502 bidang, Bantul 106.156 bidang, Gunungkidul 57.143 bidang, dan Kulon Progo 53.087 bidang.










